Pemprov DKI saat ini masih membahas bagaimana penerapan protokol kesehatan di tempat hiburan bisa efektif dijalankan. Begini penjelasannya: PemprovDKI HiburanMalam
Cucu menyebut ada kendala yang paling utama dalam penerapan protokol kesehatan di dalam tempat hiburan malam. Menurutnya, di tempat hiburan malam aturan physical distancing atau jaga jarak akan sulit diterapkan bagi pengunjung yang datang.
"Iya masih dibahas , yang rawan ini kan masalah social distancing di fasilitas tersebut, gimana cara menjaganya supaya di dalam karaoke di dalam ruangan, ok secara ini mungkin dibatasi porsinya tapi ketika mereka mulai karaoke kan siapa yang mau ngontrol di ruangan tersebut, kan nggak mungkin si petugas nongkrongin selama mereka berada di dalam ataupun tempat lain seperti klub malam, diskotek yang apa namanya sangat sulit juga untuk dijaga social distancing," ujar Cucu saat dihubungi,...
"Ya terutama itu masalah physical distancing, sama yang kedua kan ruangan mereka tertutup untuk aktivitas di indoor memang masih menjadi kendala lah di industri apapun sebenarnya," ucap Cucu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI Ungkap Alasan Perkantoran jadi Klaster CoronaDinas Kesehatan DKI Jakarta menilai pegawai perkantoran tertular virus corona di waktu istirahat.
Baca lebih lajut »
Pelesetan, Ini Alasan Pemprov DKI Pakai 'OK Prend' pada Razia MaskerPemprov DKI Jakarta meluncurkan program operasi kepatuhan peraturan daerah (OK Prend) untuk mengawasi penggunaan masker di Ibu Kota. Seperti apakah razia yang dinamakan OK Prend itu? Razia Masker
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Pemprov DKI Belum Terapkan Ganjil Genap Selama PSBB TransisiPencabutan kebijakan ganjil genap diterapkan sejak penerapan PSBB pada Maret 2020 lalu.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Pastikan Tidak Ada Pemotongan Tukin PNS DaerahKepala BKD Pemprov DKI Jakarta Chaidir memastikan tidak ada draf pergub baru yang mengatur pemotongan tunjangan PNS daerah.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Pastikan Tak Ada Perubahan Pemotongan TKD PNSBadan Keuangan Daerah DKI Jakarta memastikan tidak ada perubahan, pemotongan, maupun penghapusan TPP atau TKD.
Baca lebih lajut »
Pemprov dan Bank DKI Siapkan Paket Kebijakan untuk UMKMSalah satu upaya proaktif yang mulai dilakukan adalah, pemberian perizinan yang sifatnya jemput bola, seperti membantu pembuatan NPWP.
Baca lebih lajut »