Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024 diterbitkan sebagai implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2024. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
"Hal ini mempertimbangkan bahwa kebijakan tahun-tahun sebelumnya adalah dalam rangka pemulihan ekonomi dampak COVID-19," terang Lusi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa . 4) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari satu objek pajak, maka pembebasan akan diberikan kepada NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.1) PBB-P2 yang harus dibayar dalam SPPT tahun pajak 2023 sebesar Rp 0,- .•Pembebasan Nilai tertentu, diberikan untuk kategori:2)Kenaikan PBB-P2 tahun pajak 2024 lebih dari 25% dari PBB-P2 yang harus dibayar tahun pajak 2023.4) Bukan termasuk objek PBB-P2 yang mengalami penambahan luas bumi dan/atau bangunan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bapemperda DPRD Sidoarjo Targetkan Raperda Rampung 90 Persen hingga Akhir TahunBadan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda) DPRD Sidoarjo berupaya maksimal menyelesaikan rancangan peraturan daerah (Raperda).
Baca lebih lajut »
Denda Rp50 Juta Jika Ditemukan Jentik Nyamuk Dalam Rumah Warga Jakarta, Fakta atau Hoax?Merujuk pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
Baca lebih lajut »
Kebijakan Nomor SIM Jadi Nomor KTP Dijadwalkan Berlaku Tahun DepanNomor SIM Jadi Nomor KTP
Baca lebih lajut »
Mengenal Sistem KomandanTe yang Buat Sejumlah Caleg PDIP Terancam Tak DilantikAturan sistem tertuang dalam Peraturan Partai (PP) nomor 01 tahun 2023.
Baca lebih lajut »
Beli Rumah Rp500 Juta Bisa Pakai BPJS Ketenagakerjaan, Ini SyaratnyaKebijakan BPJS Ketenagakerjaan terkait KPR Rumah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2021.
Baca lebih lajut »
Rapor Merah Dana Tapera Hasil Temuan BPK, Rp 567 Miliar Belum Kembali ke PesertaPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai banyak kritik dari masyarakat.
Baca lebih lajut »