Pemprov DKI Tak Masalah Relaksasi PSBB Berdasarkan Usia via tribunnews
Suasana warga melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu . Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi kepada warga yang melanggar penerapan pembatasan sosial berskala besar mulai dari aturan berkendara hingga pemakaian masker di luar rumah. Sanksi tersebut berupa teguran hingga denda uang.
Tribunnews/Herudin - Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Ekonomi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengaku tak masalah dengan rencana relaksasiPemerintah pusat sebelumnya berencana tetap mengizinkan perusahaan mempekerjakan pegawainya yang berusia di bawah 45 tahun untuk tetap beraktivitas di tengah pandemi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewan Soroti Penghapusan Tunjangan ASN Pemprov DKI Mulai Mei |Republika OnlinePandemi membuat APBD 2020 dari Rp 87,95 triliun diproyeksikan jadi Rp 47,1 triliun.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Imbau 13 BUMD Potong THR 2020Surat dengan Nomor 871/-085 tentang imbauan terkait THR tahun 2020 telah ditandatangani oleh Kepala Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin pada 6 Mei 2020.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Diminta Melonggarkan PSBB Secara BertahapKetua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno meminta Pemprov DKI untuk melonggarkan PSBB dengan membuka mal dan restoran
Baca lebih lajut »
Lippo Bergabung dalam Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar Pemprov DKIProgram Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) mengajak pengusaha untuk membantu secara langsung kepada warga DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
LPKR Ambil Bagian dalam Program KSBB Pemprov DKILPKR mendonasikan paket sembako sebanyak 520 orang untuk 4 pondok pesantren dan 3 panti asuhan setiap minggu.
Baca lebih lajut »
Pemprov: Semua Perusahaan di DKI Harus Segera Bayar THR Karyawan'Agar perusahaan membayarkan THR Keagamaan Tahun 2020 kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,' kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertrans) DKI, Andri Yansyah, di Jakarta, Selasa (12/5).
Baca lebih lajut »