Masih banyak restoran yang melakukan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.
masing masing. Kira-kira seperti itu yang kita lihat di berbagai tempat restoran. Untuk kemudian menjadi acuan dan jadi percontohan, seperti yang kemarin kita sempat temui di NARA Senopati. Ya, yang bagus kita apresiasi," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Arifin, di Jakarta, Minggu .
Dalam kunjungan ditempat itu, ungkap Arifin, Gubernur Anies sempat mengapresiasi penerapan protokol kesehatan ditempat tersebut. "Jika itu sudah terpenuhi, lalu ada lagi kreasinya misalnya menyiapkan QR code di atas meja yang berisi daftar menu, jenis makanan yang tersedia di resto itu, sehingga tidak perlu daftar menu makanan yang bisa dikhawatirkan berpotensi penularan Covid-19 misalnya, jadi lebih bagus," jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dihentikan Sementara Pemprov DKI, Ini Tanggapan Mitsubishi FUSOMenanggapi pemberitaan yang beredar di media massa terkait penghentian sementara kegiatan perkantoran yang dilakukan oleh...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Optimistis Kondisi Ekonomi Bisa Segera Pulih |Republika OnlinePemulihan ekonomi di Jakarta dapat terealisasi dari penerimaan pajak.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Susun Sanksi Progresif untuk Pelanggar PSBBPemprov DKI Jakarta tengah menyusun sanksi progresif untuk pelanggar PSBB yang melanggar aturan protokol kesehatan berulang kali.
Baca lebih lajut »
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemprov DKI Sudah Kantongi Denda Lebih dari Rp 2 MiliarMasyarakat belum optimal patuhi 3M, Dinkes Jakarta ungkap masih ada stigma soal COVID-19.
Baca lebih lajut »
Atasi Banjir, Pemprov DKI Prioritaskan Pembebasan Lahan dan Pembelian PompaSalah satu kegiatan Pemprov DKI Jakarta atas pinjaman dana dari pemerintah pusat sebesar Rp12,5 Triliun digunakan untuk...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Ancam Tutup Perusahaan Pelanggar Protokol KesehatanPenambahan masa penutupan itu dilakukan, jika terbukti laporan dari karyawan di tempat kerjanya itu melanggar protokol atau menutupi kasus covid-19.
Baca lebih lajut »