Penyusunan APBD 2010 telah melalui sejumlah prosedur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menurut Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, sangat mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan dan akuntabel. Termasuk dalam hal keterbukaan pada setiap tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Namun, Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara akan dipublikasikan setelah seluruh pembahasan di DPRD Provinsi DKI Jakarta selesai. Saefullah menyampaikan, penyusunan APBD 2020 pun telah melalui sejumlah prosedur yang berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
“Dokumen RKPD 2020 ditetapkan melalui Pergub Nomor 61 Tahun 2019 tentang RKPD Tahun 2020 pada awal Juli 2019 dan telah dipublikasikan melalui Portal http://bappeda.jakarta.go.id seminggu setelahnya. Portal tersebut dapat diakses secara terbuka dan dapat diunduh secara bebas oleh publik,” kata dia dalam keterangan pers yang dilaksanakan di Balairung, Balaikota Jakarta, Jumat .
Setelah Dokumen RKPD ditetapkan, maka proses selanjutnya adalah penyusunan KUA-PPAS. Rancangan KUA-PPAS Tahun 2020 pun telah disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Pengantar Gubernur kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta pada awal Juli 2019. Selanjutnya, proses pembahasan KUA-PPAS Tahun 2020 saat ini menunggu Alat Kelengkapan Dewan selesai dibentuk.
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Rancangan Anggaran 2020 Belum Diunggah di Situs, Pemprov DKI Diminta TransparanMenurut William rancangan anggaran seharusnya dibuka seluas-luasnya dan dapat diakses oleh masyarakat Jakarta.
Baca lebih lajut »
Apa Alasan Pemprov DKI Belum Unggah Rancangan Anggaran 2020 ke Situs WebAnggota DPRD DKI menilai Pemprov DKI masih tertutup soal penggodokan anggaran, khususnya terkait dokumen KUA-PPAS 2020.\n\n
Baca lebih lajut »
Anies Bangun Lagi Kampung Akuarium di Lahan Pemprov DKIKadis Perumahan Rakyat DKI menyatakan Kampung Akuarium yang akan dibangun kembali pada 2020 mendatang akan berdiri di atas lahan milik Pemprov DKI.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantu Polda Tambah 45 Kamera Tilang ElektronikKamera tilang elektronik yang baru itu akan terpasang dan beroperasi pada akhir 2019.
Baca lebih lajut »
NasDem Dorong Pemprov DKI Unggah Dokumen Usulan KUA PPASFraksi Partai NasDem DPRD DKI akan berupaya mengingatkan dan berusaha mempercepat proses publikasi KUA PPAS tersebut
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantu Polda Metro Tambah 45 Kamera ETLEDengan demikian, total 57 kamera ETLE yang akan terpasang di kawasan Jakarta. Megapolitan
Baca lebih lajut »