Perjalanan sejarah DKI Jakarta yang panjang membentuk karakter sebagai kota dinamis.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat .
Hal itu karena proses penyusunan RUU melibatkan partisipasi publik untuk menentukan masa depan kota DKI Jakarta selepas tidak lagi menyandang status ibu kota negara."Ini adalah tantangan dan peluang untuk melakukan revitalisasi serta pengembangan kota yang lebih baik," kata Joko di Jakarta pada Selasa .
Joko berharap, konsultasi publik menjadi wadah yang inklusif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan usulan dan evaluasi.""Saya mengajak peserta uji publik untuk berdiskusi, saling mendengarkan dan menghormati setiap pandangan yang berbeda. Mari berkontribusi mewujudkan RUU yang transparan dan responsif sesuai kebutuhan serta harapan masyarakat kota Jakarta," kata Joko.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tentukan Nasib DKI Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pemprov Getol Konsultasi Publik Bahas RUU Kekhususan JakartaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dua kali menggelar konsultasi publik, membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus.
Baca lebih lajut »
DPW PKS DKI Daftarkan 106 Kadernya Jadi Bacaleg di KPU, 15 di Antaranya PetahanaDPW PKS DKI Jakarta mendaftarkan 106 kadernya sebagai bakal calon anggota DPRD DKI ke KPU DKI Jakarta pada Senin (8/5/2023).
Baca lebih lajut »
Viral Jalan Rusak di Jakarta, DPRD: Perlu Petugas Khusus Terima Keluhan WargaKETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendukung langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengajak warga ramai melaporkan jalan rusak di Jakarta.
Baca lebih lajut »
DPW PKS DKI Targetkan Peroleh 16 Kursi Legislatif Jakarta dalam Pileg 2024Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta menargetkan memperoleh 16 kursi DPRD DKI Jakarta dalam pemilihan legislatif (Pileg) Jakarta 2024.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja DiberlakukanTrubus mengatakan, jika tidak ada kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, perkantoran akan merasa dirugikan dengan aturan pembagian jam kerja karyawan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI prioritas tangani enam lokasi rawan banjir di CiliwungPemprov DKI Jakarta memprioritaskan penanganan enam lokasi rawan banjir di Sungai Ciliwung untuk mengatasi genangan yang kerap melanda Ibu Kota ketika curah hujan tinggi.
Baca lebih lajut »