Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja Diberlakukan

Indonesia Berita Berita

Pemprov DKI Diminta Beri Kompensasi buat Perusahaan Swasta jika Pengaturan Jam Kerja Diberlakukan
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 kompascom
  • ⏱ Reading Time:
  • 27 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 68%

Trubus mengatakan, jika tidak ada kompensasi dari Pemprov DKI Jakarta, perkantoran akan merasa dirugikan dengan aturan pembagian jam kerja karyawan.

"Kalau tidak ada itu, rugi perusahaan swastanya kalau diatur jam kayak gitu tidak bisa," ucap Trubus.

Trubus mengatakan, upaya penerapan kebijakan di Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota semestinya tidak terlepas dengan aturan Pemerintah Pusat. Terlebih dengan mengatur jam kerja pegawai di perkantoran."Itu banyak PNS PNS kementerian dan lembaga itu kan banyak di kita. Dibuat aturannya. Lalu lainnya kan di Jakarta ini adalah perusahaan korporasi," ucap Trubus.

" segera dibahas oleh Dinas Perhubungan DKI melalui focus group discussion ," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Car Free Day Hari IniPemprov DKI Jakarta Kembali Gelar Car Free Day Hari IniPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali mengadakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau dikenal dengan Car Free Day (CFD) mulai Minggu (7.5.2023)...
Baca lebih lajut »

Para Pejabat Pemprov DKI Senam Bersama Ratusan Warga di Car Free Day JakartaPara Pejabat Pemprov DKI Senam Bersama Ratusan Warga di Car Free Day JakartaCar free day di Jakarta kembali dibuka setelah libur Lebaran. Pagi ini, CFD diramaikan kegiatan senam yang diikuti para pejabat DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »

Pemprov Duga dari 194 Ribu Pemilik KTP DKI di Daftar Penonaktifan Ada yang Terima BansosDisdukcapil DKI Jakarta rencananya akan menonaktifkan NIK KTP DKI warga yang berdomisili di luar Jakarta pada Maret 2024
Baca lebih lajut »

Tidak Menetap di DKI, 194.000 NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan SementaraTidak Menetap di DKI, 194.000 NIK Warga Jakarta Akan Dinonaktifkan SementaraDinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta akan menonaktifkan sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) penduduk ber-KTP DKI Jakarta yang tidak...
Baca lebih lajut »

Polda Metro Dukung Pemprov DKI soal Pengaturan Jam KerjaPolda Metro Dukung Pemprov DKI soal Pengaturan Jam KerjaPemprov DKI Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas pengaturan jam kerja. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman memuji langkah cepat Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi beserta jajaran.
Baca lebih lajut »

Pemprov DKI Kembali Terapkan CFD di Sudirman-Thamrin | merdeka.comPemprov DKI Kembali Terapkan CFD di Sudirman-Thamrin | merdeka.comPemprov DKI Jakarta kembali menerapkan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) usai ditiadakan selama libur Lebaran 2023 lalu.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-26 12:47:23