Selain ERP, masih ada cara lain yang dinilai bisa atasi kemacetan di Jakarta.
atau jalan berbayar menuai sorotan dari berbagai kalangan.
“ERP ini sebaiknya jangan diberlakukan dulu di lokasi-lokasi yang ada pemukimannya. Masyarakat yang sudah tinggal puluhan tahun di situ dan belum tentu menggunakan transportasi publik pasti akan komplain. Pertanyaannya, apakah kalau ERP ini diterapkan, kemacetan akan berkurang? Belum tentu juga kan,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin .Sejauh ini, kata dia, baru ada beberapa ruas jalan yang paling siap fasilitas angkutan publiknya.
Lebih lanjut kata Nirwono, ada beberapa opsi lain yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi kemacetan. Salah satunya adalah pengenaan biaya parkir progresif.Misalnya, untuk tarif parkir yang lokasinya berada semakin ke pusat kota, maka tarif parkirnya semakin mahal. Selain itu, juga perlu disediakan kantong-kantong parkir yang nyaman dan dekat dengan transportasi publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pengamat Sebut ERP Tak Begitu Saja Kurangi Kemacetan di JakartaRencana Pemerintah DKI Jakarta untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar menuai kritik dari berbagai kalangan.
Baca lebih lajut »
Jalan Berbayar ERP di Jakarta, Jadi atau Tidak?Rencana penerapan ERP di Jakarta berjalan tidak mulus. Banyak pihak menolak rencana yang digagas sejak era Sutiyoso untuk mengatasi kemacetan di Ibu Kota.
Baca lebih lajut »
Kadishub DKI Ubah Pernyataan Soal Raperda ERP: Bukan Ditarik, tapi DikomunikasikanKepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengubah pernyataannya soal menarik Raperda ERP.
Baca lebih lajut »
Atasi Macet Jakarta, Anggota DPRD DKI Kenneth Minta Pemprov Berkolaborasi dengan Kota PenyanggaKemacetan lalu lintas di Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Untuk mengatasinya, Pemprov DKI diminta berkolaborasi dengan kota penyangga Jakarta. Kemacetan...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Klaim Selesaikan 98,1 Persen Aduan Warga Setiap BulanPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengklaim mampu menyelesaikan aduan warga hingga 98,1 persen atau setara dengan 9.985 laporan setiap bulannya.
Baca lebih lajut »