Anggota komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, Pemerintah Provinsi lebih baik membatasi kendaraan ASN daripada mengatur jam masuk kerja. Cara itu dia nilai lebih efektif mengatasi kemacetan di Ibu Kota. Megapolitan KemacetanJakarta
Pejabat legislatif komisi A yang membidangi Pemerintahan menyarankan Pemprov DKI mewajibkan ASN menggunakan transportasi publik.
"Tetapi fasilitas untuk transportasi umum di sini harus layak digunakan agar masyarakat bisa nyaman dan aman," ucap Gembong.akan diberlakukan kepada pegawai Pemprov DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo sebelumnya menjelaskan alasan uji coba pengaturan jam masuk kerja yang akan diberlakukan hanya untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta.
Uji coba penerapan jam kerja bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta itu ditetapkan setelah melalui berbagai pertimbangan pada focus group discussion ."Tentu kami melihat dari yang paling cepat diimplementasikan dalam waktu dekat kan itu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta," ujar Syafrin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jakarta Macet, ASN Diminta Tinggalkan Kendaraan PribadiLegislator DKI Jakarta, Gembong Warsono mengusulkan agar pada ASN meninggalkan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan.
Baca lebih lajut »
Jutaan Warga Jakarta Terlilit Pinjol, Pemprov DKI Janji Kembangkan UMKMPEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan berupaya fokus meningkatkan pengembangkan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) Sumber:
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Siapkan 52 Unit Rusunawa untuk Warga Kolong Tol AngkePemprov DKI akan menyediakan rumah susun sewa (rusunawa) untuk warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat. Sebanyak 52 unit akan disediakan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Siapkan Rusun Nagrak untuk Warga Gusuran Proyek JISPemprov DKI siapkan Rusun Nagrak untuk warga Kampung Bayam yang jadi korban gusuran proyek JIS. Tapi, Pemprov DKI tak mematok target warga pindah.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Jakarta Buka Layanan Kelola Sampah Elektronik Gratis untuk WargaPemprov DKI Jakarta Buka Layanan Kelola Sampah Elektronik Gratis untuk Warga PikiranRakyat beritaterkini . Selengkapnya:
Baca lebih lajut »
Tambora Lagi-lagi Kebakaran, Pengamat: Perlu Gubernur yang Berani dan Tegas Atasi Masalah PermukimanPemprov DKI Jakarta dianggap kerap melewatkan momentum emas untuk membenahi masalah permukiman padat penduduk.
Baca lebih lajut »