Benni mengatakan terdapat 654 dari 2.256 permohonan yang diajukan hingga Jumat (15/5). DPMPTSP DKI Jakarta masih meneliti administrasi dan teknis permohonan terhadap perizinan itu.
SEBANYAK 104.880 orang telah mengakses perizinan Surat Izin Keluar Masuk Jakarta. Namun hanya sejumlah permohonan yang dikabulkan.
"Tercatat 3.475 permohonan SIKM yang diterima," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra di Jakarta, Sabtu .Baca juga: Bukalapak dan Tokopedia Take Down Perdagangan Surat Bebas Korona Sementara itu, sebanyak 422 permohonan tengah menunggu validasi penanggung jawab. Kemudian, sebanyak 2.002 permohonan ditolak, dan 397 telah SIKM diterbitkan."Kami juga melayani 3.434 permohonan permintaan informasi dan konsultasi terkait prosedur perizinan SIKM," imbuh Benny.
Dia menyebut perizinan SIKM bertujuan melindungi dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat. Hal itu untuk mendukung pencegahan penyebaran virus korona .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI, MUI dan DMI Minta Warga DKI Berlebaran di RumahImbauan ini disampaikan Pemprov DKI Jakarta, Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta dan Dewan Masjid Indonesia karena masih menyebarnya Covid-19.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Terima 2.256 Permohonan Surat Izin Keluar Masuk JakartaDurasi waktu penjamin atau penanggung jawab melakukan validasi perizinan SIKM rata-rata selama 5 jam dari permohonan diajukan.
Baca lebih lajut »
Kardus Bansos DKI Bertuliskan ‘Dibiayai APBD DKI’, DPRD DKI: Tidak MasalahBansos DKI bertuliskan uang dari APBD DKI.
Baca lebih lajut »
Anies Baswedan Tak Izinkan Salat Idulfitri Berjamaah di DKI Jakarta: Tidak Ada Zona Hijau - Tribun JakartaAnies Baswedan Tak Izinkan Salat Idulfitri Berjamaah di DKI Jakarta: Tidak Ada Zona Hijau via tribunnews matalokalmenjangkauindonesia
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Beri Sanksi Denda kepada 4 Perusahaan Pelanggar PSBBTiga perusahaan/tempat kerja yang tidak dikecualikan, namun memiliki izin dari Kementerian Perindustrian dijatuhi denda hingga Rp 70 juta.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Tetap Cairkan THR Tenaga Honorer |Republika OnlineTHR atau uang apresiasi diberikan sebesar satu bulan gaji, yakni Rp 4,2 juta.
Baca lebih lajut »