Yusuf menargetkan penambahan kamera tilang elektronik itu akan terpasang dan beroperasi pada akhir 2019 atau awal 2020.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membantu Polda Metro Jaya menambah pengadaan 45 kamera untuk bukti pelanggaran elektronik pada akhir 2019.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Komisaris Besar Polisi Yusuf di Jakarta, Kamis , mengatakan Pemprov DKI Jakarta menyetujui bantuan anggaran pengadaan 45 kamera elektronik sebesar Rp38 miliar. Yusuf mengatakan Polda Metro Jaya memproyeksikan pemasangan 81 kamera tilang elektronik dengan anggaran sekitar Rp61 miliar, namun Pemprov DKI Jakarta dapat membantu pengadaan 45 kamera. Sejauh ini, Polda Metro Jaya telah memasang 12 kamera tilang elektronik di sepanjang Jalan Senayan-Jalan MH Thamrin.
Sejak 1 November 2018, petugas mulai melakukan penegakkan hukum tilang elektronik terhadap pengendara yang melanggar dengan mengandalkan kamera pemantau berteknologi canggih yang mampu menangkap layar nomor polisi kendaraan secara jelas dan memiliki resolusi tinggi buatan Tiongkok. Kamera pemantau itu bekerja secara otomatis mencari dan menangkap layar identitas kendaraan yang melanggar lalu lintas.
Kemudian data pengendara yang melanggar itu terkirim ke database server milik Polda Metro Jaya yang selanjutnya petugas akan mengkonfirmasi melalui surat atau telepon seluler pemilik kendaraan itu untuk memberitahukan surat bukti pelanggaran .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov DKI bantu Polda Metro tambah 45 kamera tilang elektronikPemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu Polda Metro Jaya menambah pengadaan 45 kamera untuk bukti pelanggaran (tilang) elektronik pada akhir ...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantu Polda Tambah 45 Kamera Tilang ElektronikKamera tilang elektronik yang baru itu akan terpasang dan beroperasi pada akhir 2019.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Bantu Polda Metro Tambah 45 Kamera ETLEDengan demikian, total 57 kamera ETLE yang akan terpasang di kawasan Jakarta. Megapolitan
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI: Rehab Rumah Dinas Gubernur Direncanakan Sejak 2015, Mulai MendesakRehabilitasi rumah dinas gubernur DKI sudah direncanakan sejak 2015. Namun, rehabilitasi bangunan cagar budaya itu belum juga terealisasi. Megapolitan
Baca lebih lajut »
KUA PPAS 2020 Tak Ada di Situs, Pemprov DKI di Era Anies Dinilai Tak TerbukaDokumen cikal bakal anggaran Jakarta untuk tahun depan tidak bisa diakses publik. Transparansi politik anggaran dinilai mengalami kemunduran di era Anies.
Baca lebih lajut »
Ombudsman Minta Pemprov DKI tidak Istimewakan PKL'Peraturan Pemerintah No 34/2006 tentang Jalan lebih menegaskan fungsi trotoar tersebut. Pasal 34 ayat (4) menyatakan, bahwa trotoar hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.'
Baca lebih lajut »