Hari menilai pembelian gas bersubsidi juga harus diperketat.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Hari Nugroho. Menurutnya, selama ini pihak pangkalan gas hanya mengecek apakah pembeli itu membawa KTP atau tidak.
"Selama ini pangkalan KTP ada, jual, jual, jual. Mau KTP dari mana, saya gak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima," ujar Hari di Gedung DPRD DKI, Senin .Soal Dinamika Gas Melon, Bahlil Senggol Kadernya yang Jadi Ketua Komisi XII DPR: Hati-hati, Nahkoda Lihat ABK
Warga Jakarta Rakyat Miskin QR Code
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemprov Bali Larang Gunakan Plastik Sekali Pakai, Aktivis Lingkungan: Harus Ada Tolok Ukur yang JelasAktivis lingkungan mengkritisi Surat Edaran Pemprov Bali soal larangan penggunaan plastik sekali pakai, terutama kewajiban ASN bawa tumbler pribadi.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Keluarkan Surat Edaran Larang Gunakan Trotoar untuk ParkirSE itu berisikan imbauan bagi para pemilik tempat usaha untuk memanfaatkan trotoar dan jalanan sebagai mana mestinya
Baca lebih lajut »
Brigade Al Quds ambil langkah halangi Israel larang warga kembaliSayap militer gerakan Jihad Islam, Brigade Al Quds, Ahad, mengatakan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk untuk menanggapi dalih Israel menghalangi ...
Baca lebih lajut »
Air Busan akan Larang Power Bank dalam Penerbangan setelah Pesawatnya TerbakarAir Busan akan melakukan uji coba kebijakan membawa powerbank ke pesawat pada Jumat ini.
Baca lebih lajut »
Trump Beri Sanksi Pengadilan Kriminal Internasional, Akan Larang Pejabatnya Masuki Amerika SerikatSebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu karena kejahatan perang terhadap Palestina.
Baca lebih lajut »
Hakim AS Larang Musk dan Doge Akses Data Pribadi WargaSeorang hakim federal AS mengeluarkan perintah sementara untuk melarang Elon Musk dan Doge mengakses data keuangan pribadi jutaan warga Amerika dalam catatan Departemen Keuangan. Keputusan ini diambil menyusul gugatan dari 19 jaksa agung negara bagian yang berpendapat bahwa akses bagi Musk dan Doge melanggar hukum federal.
Baca lebih lajut »