Menjelang sekolah tatap muka pada September 2020, Pemkab Sikka mengeluarkan aturan larangan bagi anak-anak diantar tukang ojek ke sekolah.
PEMERINTAH Kabupaten Sikka berencana pada September 2020 akan membuka kembali kegiatan aktivitas belajar mengajar tatap muka. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Sikka, Mayela Da Cunha melarang seluruh orang tua untuk mengantar anaknya menggunakan ojek ke sekolah. Langkah ini untuk mencegah orang asing yang tertular virus covid-19 bisa menyerang anak-anak sekolah.
Selain itu, kata Mayela orang tua juga dilarang menjemput anaknya sampai masuk kedalam halaman sekolah. Orang tuanya bisa menunggu anaknya di luar pagar sekolah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemkab Sikka Siapkan Aturan Sanksi Pelanggar Protokol KesehatanPemkab Sikka harus segera mengeluarkan perbup sehingga ada payung hukum bagi TNI/Polri untuk memberikan sanksi sosial bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.
Baca lebih lajut »
Pemkab Banyumas Susun SOP Proses Belajar Tatap MukaTim seleksi terhadap sekolah yang akan melaksanakan proses belajar tatap muka, tidak hanya berasal dari unsur pemerintahan daerah, namun juga melibatkan perguruan tinggi.
Baca lebih lajut »
Seorang ASN Pemkab Wajo Ditemukan Membusuk di RumahnyaSeorang aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, berinisial AD (46) ditemukan membusuk di dalam...
Baca lebih lajut »
Pemkab Dukung Pembangunan Masjid di Wilayah Terpencil Sigi |Republika OnlinePembangunan Ponpes diawali peletakan batu pertama pembangunan Masjid Alkhairaat
Baca lebih lajut »
Pemkab Sigi Dorong Petani Lakukan Diversifikasi Pertanian |Republika OnlineSalah satu komoditi pertanian yang saat ini banyak permintaanya adalah tanaman kopi
Baca lebih lajut »
Pemkab Sikka Siapkan Aturan Sanksi Pelanggar Protokol KesehatanPemkab Sikka harus segera mengeluarkan perbup sehingga ada payung hukum bagi TNI/Polri untuk memberikan sanksi sosial bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan.
Baca lebih lajut »