Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil mengungkap dugaan pemungutan liar (pungli) yang terjadi di wilayah Raja Ampat, Papua. KPK mengungkap pungli yang terjadi
. Ia menyebut modusnya setiap kapal wisatawan yang hendak melakukan diving maka akan disuruh membayar Rp100 ribu hingga Rp1 juta per kapal.ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun," ujar Dian Patria dalam keterangannya pada Selasa, 9 Juli 2024.Dian menjelaskan bahwa pungli lainnya yang terjadi di Raja Ampat yakni berupa pembayaran tanah kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.
Dalam hal itu, KPK juga menemukan banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pajak, dengan nilai tunggakan mencapai Rp220,5 juta untuk pajak hotel serta Rp43 juta untuk Pajak Bumi dan Bangunan .Dikabulkannya upaya hukum praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan atas penetapan tersangka pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon membetot perhatian publik. Bahkan, Polri se
Negara harus hadir untuk melindungi anak-anak bangsa dari tontonan di layanan konten berbasis internet atau Over The Top, OTT. Terutama tontonan negatif dari OTT tersebut Menangnya Pegi Setiawan dalam sidang praperadilan kasus pembunuhan Vina Cirebon jadi sorotan pembaca Kanal News VIVA, Senin, 8 Juli 2024. Dia pun dinyatakan bebas.
Pencegahan Pencegahan Korupsi Kpk Pungli Pungutan Liar Wisata Wisatawan Raja Ampat Raja Ampat Papua Papua Viva Nasional
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Temukan Kebocoran Rp18,25 M Akibat Pungli di Raja AmpatCegah kebocoran kas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) memberantas pungutan liar (Pungli) dan
Baca lebih lajut »
KPK endus pungli miliaran kepada wisatawan hotel di Raja AmpatKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya perilaku pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum masyarakat kepada wisatawan hotel di Kabupaten Raja ...
Baca lebih lajut »
Saat KPK Menemukan Persoalan Tata Kelola di Raja AmpatKPK meminta ada perbaikan pariwisata Raja Ampat, seperti melakukan audit, pencocokan data, dan transparansi.
Baca lebih lajut »
When the KPK Discovered Governance Problems in Raja AmpatThe Corruption Eradication Committee (KPK) asked for improvements to Raja Ampat tourism, such as conducting audits, data matching and transparency.
Baca lebih lajut »
Pansel Jaring Masukan Masyarakat soal Seleksi Capim KPKPansel capim KPK terima pendaftara 4 orang capim KPK dan 4 orang Dewas KPK
Baca lebih lajut »
Peminat Pimpinan KPK, Mantan Ketua KPK: Kondisi KPK Membuat Saya Tidak Mau Menjabat LagiKPK masih tetap dibutuhkan kendati saat dalam kondisi titik terendah kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah masih tinggi
Baca lebih lajut »