Putusan MK yang menghapus Presidential Threshold (PT) berpotensi menghadirkan banyak kandidat dalam pilpres 2024, yang dapat membebani anggaran pemilu.
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyoroti berbagai hal setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas pencalonan Presiden RI atau Presidential Threshold (PT). Karyono menyebut putusan MK yang menghapus ketentuan PT bisa menghadirkan banyak kandidat dalam pilpres yang berpotensi membebankan anggaran. 'Dengan banyaknya calon presiden tentu biaya pemilu akan bertambah besar,' dia melalui layanan pesan, Minggu (5/1).
Menurut Karyono, banyaknya kandidat dalam pilpres memunculkan potensi kontestasi dilaksanakan dua putaran seperti tertuang dalam Pasal 159 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu. 'Potensi pilpres dua putaran justru sangat besar jika persyaratan calon terpilih tidak berubah,' kata dia. Karyono juga menyebut putusan MK yang menghapus ketentuan PT membuat beban penyelenggara pemilu meningkat. 'Jika tidak diantisipasi maka menimbulkan tragedi seperti yang terjadi pada pemilu 2019, banyak korban meninggal dunia sakit karena kelelahan,' lanjut dia. Permasalahan dalam pemilu sebenarnya soal cara-cara inkonstitusional meraih kemenangan dengan budaya politik transaksional dan menghalalkan segala cara
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
MK Ditimbang Pisahkan Pemilu Nasional dan LokalAhli pemilu menyarankan pemilu daerah dilaksanakan dua tahun setelah pemilu nasional untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.
Baca lebih lajut »
Opsen Pajak Baru Berpotensi Membebani KonsumenPemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan opsen pajak baru pada kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. Kebijakan ini berpotensi menaikkan harga jual kendaraan dan membebani konsumen. Tenaga penjual di dealer kendaraan bermotor melaporkan penurunan minat pembelian karena konsumen keberatan dengan adanya biaya tambahan ini.
Baca lebih lajut »
Sah! Prabowo & Gibran Resmi Serahkan DIPA 2025 ke Menteri-Kepala Badanrabowo Subianto resmi menyerahkan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada K/L.
Baca lebih lajut »
Presiden Minta Efisiensi Anggaran, Kenapa 7 Menko Justru Minta Tambahan Anggaran Rp5,18 Triliun?Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menyinggung pernyataan Menteri Koordinator yang mengeluhkan anggaran hanya Rp9 miliar setahun.
Baca lebih lajut »
Bawaslu: Satu Peta Data Pemilu impian besar penyelenggara pemiluKetua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan Satu Peta Data Pemilu yang diluncurkan KPU merupakan impian besar penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.Menurutnya, ...
Baca lebih lajut »
DKPP Berhentikan 66 Penyelenggara Pemilu Sepanjang 2024Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberhentikan 66 penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2024.
Baca lebih lajut »