Peran pemimpin daerah yang dihasilkan dari proses demokrasi atas mandat otonomi daerah sangat penting dalam menentukan arah dan kebijakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah
“Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah langkah mundur dan upaya menggerus demokratisasi lokal. Dan itu, bisa menjadi bancakan elite politik,” ujarnya dalam diskusi media bertajuk ‘Catatan Otonomi Daerah 2024’ di Jakarta pada Jumat .
Merujuk pada tonggak sejarahnya, kata Herman, prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah menjadi salah satu bahan pertimbangan utama penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu induk kebijakan terkait otonomi daerah atau “Pemerintahan daerah ini itu ada 2 unsur, yakni unsur DPRD dan kepala daerah. Akan sangat tidak diterima dengan akal kalau salah satu unsurnya itu dipilih oleh rakyat dalam hal ini DPRD, sementara yang lainnya dipilih oleh DPRD,” katanya.
Willy mengatakan pembahasan rumusan aturan terkait wacana itu juga harus dilakukan dengan pikiran jernih. Hal ini mencegah terjadinya polemik di masa mendatang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri Hukum Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Sudah Lama DibicarakanMenurut Supratman usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik dan hari initrennya positif sambutan dari masyarakat
Baca lebih lajut »
Akademisi Kritik Sistem Pemilihan Kepala Daerah lewat DPRDDjayadi, seorang akademisi, mengkritik usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menganggapnya tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan menganggap perbandingan Prabowo dengan sistem negara lain seperti India, Singapura, dan Malaysia tidak tepat karena Indonesia menganut sistem presidensial, sementara negara-negara tersebut menganut sistem parlementer.
Baca lebih lajut »
Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Biayanya Tak Jamin Lebih Murah, Berisiko Konflik KepentinganPeneliti TII Felia Primaresti mempertanyakan efisiensi pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Ia menyebut mekanisme ini berisiko memunculkan konflik kepentingan dan merusak prinsip check and balances dalam demokrasi.
Baca lebih lajut »
Haedar Beri Respon Terhadap Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRDKetua Umum PP Muhammadiyah, Haedar, memberikan tanggapan terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan pergantian sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Baca lebih lajut »
Pilkada 2024 545 Daerah Bersiap Menuju Pemilihan Kepala DaerahPilkada 2024 dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 mencakup pemilihan serentak di 545 daerah termasuk 37 provinsi 415 kabupaten dan 93 kota di Indonesia
Baca lebih lajut »
NasDem Minta Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikaji Mendalam, Ingatkan Penyesalan Amien Rais Ubah Pemilu LangsungDia mengingatkan, Indonesia pernah menerapkan pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Baca lebih lajut »