Djayadi, seorang akademisi, mengkritik usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, menganggapnya tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia. Ia berpendapat bahwa sistem tersebut berpotensi menimbulkan polemik dan menganggap perbandingan Prabowo dengan sistem negara lain seperti India, Singapura, dan Malaysia tidak tepat karena Indonesia menganut sistem presidensial, sementara negara-negara tersebut menganut sistem parlementer.
Keterbatasan anggaran dan sumber daya mengharuskan daerah terus bersuara kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk menolong ratusan ribu warga terdampak oleh rob.agar kepala daerah dipilih melalui DPRD tidak cocok dengan sistem yang saat ini berjalan di Indonesia. Hal itu diungkapkan Djayadi dalam acara Indonesia Electoral Reform Outlook Forum 2024 yang diselenggarakansudah berjalan di negara tetangga seperti India, Singapura, dan Malaysia.
Sehingga, rakyat juga memahami pimpinan pemerintahannya yang terpilih akan berasal dari politisi yang terpilih. "Nah kalau di kita kan rakyat nggak tahu, bahwa nanti mereka akan memilih kan nggak dikasih tahu. Lalu Siapa itu yang akan dipilih kan nggak tahu. Kalau misalnya di sistem parlementer memang milihnya DPR tapi kita tahu salah satu di antara mereka akan menjadi kepala pemerintahan," tegasnya.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan membahas lebih lanjut soal wacana pemimpin daerah yang dipilih DPRD yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Pemilihan Kepala Daerah DPRD Sistem Demokrasi Presidensial Parlementer
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Akademisi: Indonesia harus konsisten pertahankan sikap politik nonblokAkademisi Universitas Al Azhar Indonesia sekaligus Doktor Ilmu Politik di Universitas Indonesia (UI), Ujang Komarudin, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia ...
Baca lebih lajut »
Akademisi: Indonesia berpotensi tinggi kembangkan industri dirgantaraProfesor Bidang Aerodinamika, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) Lavi Rizki Zuhal menilai Indonesia berpotensi tinggi ...
Baca lebih lajut »
DPRD Jakarta Kritik Sistem Rotasi ASN Pemprov: Banyak yang Ngeluh Ingin NaikBKD DKI Jakarta harusnya mengutamakan ASN yang sudah ada, daripada lakukan proses perekrutan kembali.
Baca lebih lajut »
Tegas, Akademisi Desak Semua Warga Indonesia Saring Informasi Produk Afiliasi Israel di Platform DigitalBerita Tegas, Akademisi Desak Semua Warga Indonesia Saring Informasi Produk Afiliasi Israel di Platform Digital terbaru hari ini 2024-12-10 09:44:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Kritik Usulan Pilkada oleh DPRD: Urusan Rakyat Pelit, tapi Murah Hati dan Bagi Kursi untuk EliteUsulan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD mendapat banyak kritik. Salah satunya dari Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
Baca lebih lajut »
PSHK FH UII Kritik Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRDPSHK FH UII kritik wacana Prabowo soal Pilkada lewat DPRD. Mereka ingatkan pentingnya patuh pada mandat konstitusi dan menjaga demokrasi di Indonesia.
Baca lebih lajut »