Pemerintah tidak membatasi daerah yang masih ingin mengajukan perpanjangan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Ini bukan musim bulanan. Ini musim penyakit. Kalau penyakitnya tinggi ya terserah penyakitnya mau datang bulan apa. Sehingga tidak ada batasan ," tambah dia.
Sebagaimana diketahui, permohonan penetapan aturan PSBB dapat diajukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dalam lingkup satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.Baca juga:Adapun suatu wilayah dapat menetapkan PSBB jika memenuhi dua kriteria, yaitu: 1. Jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.Sementara itu, dalam konferensi pers di Graha BNPB pada Selasa , Yurianto mengungkapkan ada dua provinsi dan 22 kabupaten/kota yang menerapkan PSBB.
Beberapa daerah yang dimaksud antara lain Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Barat, Kota Pekanbaru, Kota Makassar, Kota Depok dan Kota Tegal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lebih dari 22 Daerah Terapkan PSBB, Pemerintah: Kita Akan Terus EvaluasiPemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Baca lebih lajut »
Pemerintah: Ada Kemungkinan Daerah Perpanjang Penerapan PSBBAda kemungkinan daerah-daerah yang telah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap pertama akan melanjutkan ke tahap kedua.
Baca lebih lajut »
Jokowi Sebut PSBB di Beberapa Daerah Ganggu Distribusi PanganBeberapa daerah sudah menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun penerapan PSBB disinyalir mengganggu distribusi kebutuhan pokok. PSBB via detikfinance
Baca lebih lajut »
Deretan Aturan PSBB 3 Daerah di Jawa TimurPemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengajak seluruh masyarakat untuk memperhatikan aturan-aturan selama PSBB berlangsung.
Baca lebih lajut »
Banyak Daerah Terapkan PSBB, Trafik Jalan Nasional Turun 68 PersenKementerian PUPR terus melakukan pemantauan dan evaluasi pada jalan nasional (non-tol) yang terdampak kebijakan PSBB
Baca lebih lajut »