Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan, pemerintah akan mendengar dulu masukan, termasuk dari akademisi dan masyarakat sipil.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengklaim tidak akan terburu-buru dalam memutuskan sistem pemilihan kepala daerah, yakni apakah akan tetap langsung atau tidak langsung dengan dipilih oleh DPRD. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan, pemerintah akan mendengar dulu masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan masyarakat sipil.
”Saat ini, kami sedang berkolaborasi dengan teman-teman kampus dan peneliti yang akan ada banyak opsinya . Pemilihan di DPRD adalah salah satu opsi. Tetapi, yang paling penting saat ini adalah mengidentifikasi dan memahami akar masalah dari politik berbiaya tinggi,” tutur Bima kepada wartawan. Mantan Wali Kota Bogor itu menambahkan, pemerintah saat ini juga sedang membahas kelanjutan dari moratorium daerah otonom baru atau pemekaran wilayah. Pemerintah mengkaji untuk memastikan tersedianya anggaran yang cukup dan prioritas pemekaran daerah baru.Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan kartu tanda penduduk untuk pelajar yang genap berusia 17 tahun di SMA Negeri 34 Jakarta, Selasa .
”Kita masih punya persiapan lama untuk mempersiapkan sistemnya. Tetapi, tentu tidak terburu-buru juga karena perlu sekali masukan dari publik, teman-teman kampus, peneliti, LSM, NGO, dan semuanya, terutama teman-teman parpol dan DPR RI,” kata Bima.Mural kampanye antihoaks di bawah jembatan layang Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin . Hoaks dinilai merugikan dan merusak proses demokrasi serta memicu rusaknya kohesi sosial di masyarakat.
Menurut dia, pemilihan langsung juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengurangi potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi jika hanya mengandalkan penunjukan oleh lembaga politik, seperti DPRD. Warga melintasi spanduk ajakan menolak politik uang di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu . Selain merusak tatanan demokrasi, politik uang juga menghilangkan integritas dan korupsi makin marak.
Lebih lanjut, pilkada lewat DPRD dapat berpotensi menggerus elemen demokrasi lokal. Pilkada langsung memberi rakyat hak penuh untuk memilih pemimpin mereka, menciptakan rasa keterlibatan dan kepemilikan dalam demokrasi, serta partisipasi politik warga yang lebih nyata dalam proses demokrasi.
Bima menuturkan, wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pilkada lewat DPRD dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kamis , didasari pada atensi presiden yang luar biasa atas fakta yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui identifikasi masalah politik berbiaya tinggi itu, pemerintah pun mencoba mencari akar masalahnya. Dengan demikian, bisa dirumuskan solusi yang tepat dan komprehensif. Sebab, pemerintah tidak hanya ingin mengatasi masalah politik berbiaya tinggi, tetapi juga problem lainnya dalam pemilu.Dari kacamata pemerintahan dalam negeri, misalnya, saat ini Kemendagri sedang menata konsep otonomi daerah. Desain besar otonomi daerah sedang disusun dan dirapikan.
”Jadi, PR kami banyak. Soal sistem pemilihan kepala daerah apakah langsung atau tidak langsung itu kami kaji, kami buka ruang publik, dan buka semua opsi. Dipilih DPRD itu salah satu opsi yang akan kami bahas bersama dengan opsi lainnya,” tutur Bima.Ia pun menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru dalam memutuskan sistem pilkada.
Meskipun tidak lagi melibatkan banyak pihak, biaya politik pilkada melalui DPRD bisa tetap tinggi. Hal ini karena adanya negosiasi politik antarpartai, lobi, dan bahkan praktik politik uang yang mungkin terjadi saat proses penunjukan. ”Bagaimanapun, DPRD juga adalah lembaga publik yang didukung oleh dana publik dan merupakan subyek dari UU Keterbukaan Informasi, termasuk dalam hal penunjukan eksekutif,” kata Felia.
Pilkada Lewat DPRD Usulan Prabowo Pilkada Oleh Dprd Kemendagri Wamendagri Bima Arya Sugiarto Sikap Pemerintah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah sebut program B40 tak akan ganggu produksi minyak gorengDeputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera mengatakan kebijakan biodiesel B40, yang rencananya akan ...
Baca lebih lajut »
Pemerintah akan Tetapkan Open Dumping sebagai Sampah Tak TerkelolaTempat Pembuangan Akhir TPA dengan sistem open dumping tidak lagi dihitung sebagai capaian penanganan sampah TPA jenis ini akan masuk dalam kategori sampah tidak terkelola
Baca lebih lajut »
Pramono-Rano Akan Pimpin Jakarta Usai Tak Ada Gugatan ke MK, Nasdem Akan Kawal Janji-janjinyaSetelah tidak ada gugatan ke MK, terhadap hasil Pilkada Jakarta 2024, maka pasangan Pramono Anung-Rano Karno, dipastikan akan memimpin Jakarta, untuk lima tahun ke depan.
Baca lebih lajut »
Miliano Jonathans Bahas Masa Depan, Tak Singgung Timnas Indonesia: Tak Sangka akan Secepat Ini...Miliano Jonathans tak menyingung sama sekali perihal Timnas Indonesia saat membahas masa depannya.
Baca lebih lajut »
IPW Sebut Usulan DPR Agar Polisi Tak Lagi Pakai Senjata Api Terburu-buruSugeng lebih menyoroti tentang peraturan penggunaan senjata api dimana secara umum hanya menyebutkan syarat daripada penggunaan senjata api.
Baca lebih lajut »
Pemerintah akan Segera Umumkan Insentif PPN DTPWakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan insentif PPN DTP akan diumumkan pemerintah tak lama lagi.
Baca lebih lajut »