Pemerintah Pertimbangkan Hentikan Izin Pengambilan Air Tanah di Jakarta

ENVIRONEMNT Berita

Pemerintah Pertimbangkan Hentikan Izin Pengambilan Air Tanah di Jakarta
AIRJAKARTAENVIRONMENT
  • 📰 liputan6dotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 68 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 48%
  • Publisher: 83%

Kementerian ESDM akan bekerja sama dengan Pemda Jakarta untuk mempertimbangkan penghentian izin baru penggunaan air tanah akibat kerusakan cekungan air tanah di Jakarta yang disebabkan oleh pengambilan air tanah yang intensif.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta untuk mempertimbangkan penghentian penerbitan izin baru penggunaan air tanah. Hal ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2025). \Penundaan hingga pemberhentian penerbitan izin baru terkait pemanfaatan air tanah di Jakarta dilatarbelakang oleh kondisi cadangan air di provinsi itu.

Yuliot mengatakan, berdasarkan kondisi cekungan air tanah (CAT), cekungan air tanah di Jakarta tergulung rusak bukan sekadar kritis. Kerusakan itu disebabkan oleh pengambilan air tanah yang intensif. Oleh karena itu, pemerintah belum menerbitkan izin baru dalam rangka pengendalian pemanfaatan air tanah di Jakarta. \'Kami juga dengan Pak Kepala Badan (Geologi), dalam rangka pengendalian itu, izin baru air tanah di Jakarta ini belum akan diterbitkan. Izin baru, kalau yang lama-lama sudah berjalan,” ujar Yuliot. \Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan besarnya pengambilan air dari dalam tanah di Jakarta, selama puluhan tahun mengakibatkan land subsidence atau penurunan permukaan tanah. Ia mengatakan, penurunan air tanah itu menyebabkan masyarakat pesisir utara Jakarta selalu terancam oleh bencana rob. Penurunan permukaan tanah di wilayah itu terjadi setiap saat. Bahkan dalam satu tahun terjadi penurunan sebesar 10 cm di beberapa tempat. Pemerintah berupaya supaya suplai air, termasuk air baku dapat memenuhi kebutuhan warga tanpa mengeksploitasi air tanah lebih buruk lagi. 'Itulah mengapa kami memastikan agar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur bisa memberikan suplai air bersih kurang lebih 3.200 liter per detik,” ujar AH

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

liputan6dotcom /  🏆 4. in İD

AIR JAKARTA ENVIRONMENT GROUNDWATER SUBSIDENCE

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pemerintah Jakarta Hentikan Rute TransJakarta yang Bersinggungan dengan MRT, Ini AlasannyaPemerintah Jakarta Hentikan Rute TransJakarta yang Bersinggungan dengan MRT, Ini AlasannyaKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan bahwa rute TransJakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT akan dihentikan
Baca lebih lajut »

Tarif Tol Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Surabaya Menuju Nataru 2025Tarif Tol Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Surabaya Menuju Nataru 2025Artikel ini membahas mengenai tarif tol Jakarta-Semarang, Jakarta-Yogyakarta, dan Jakarta-Surabaya menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025. Informasi mengenai rute tol dan estimasi tarif untuk setiap golongan kendaraan juga disertakan.
Baca lebih lajut »

Koalisi NGO Desak Hentikan Peternakan Pabrik untuk Hentikan Penyebaran Flu BurungKoalisi NGO Desak Hentikan Peternakan Pabrik untuk Hentikan Penyebaran Flu BurungBerita Koalisi NGO Desak Hentikan Peternakan Pabrik untuk Hentikan Penyebaran Flu Burung terbaru hari ini 2024-12-10 20:25:47 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

12 Panggung Hiburan di Jakarta Rayakan Tahun 202512 Panggung Hiburan di Jakarta Rayakan Tahun 2025Pemerintah Provinsi Jakarta menyiapkan berbagai hiburan untuk menyambut pergantian tahun 2025 dengan acara 'Semarak Jakarta Mendunia'.
Baca lebih lajut »

Pemprov Jakarta Tetapkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Detail BesarannyaPemprov Jakarta Tetapkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Detail BesarannyaPemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta secara resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta Tahun 2025.
Baca lebih lajut »

Diduga Korupsi Rp150 M, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Iwan Henry Wardhana DinonaktifkanDiduga Korupsi Rp150 M, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Iwan Henry Wardhana DinonaktifkanPemerintah Provinsi DKI Jakarta nonaktifkan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 20:06:50