Pengamat ekonomi Yustinus Prastowo menilai pemerintah harus segera menyelesaikan gonjang-ganjing politik dalam beberapa hari terakhir untuk mencegah pelarian ...
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo dalam acara diskusi di Jakarta, Selasa . ANTARA/Aji Cakti
Yustinus menjelaskan salah satu cara untuk menghentikan gonjang-ganjing tersebut yakni Presiden Joko Widodo memiliki waktu hingga 20 Oktober untuk memberikan sinyal kepada publik melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK, karena biasanya pelantikan presiden memberikan harapan baru atau sebaliknya tergantung sinyal yang disampaikan kepada publik. Hal tersebut juga penting agar respons pasar menjadi baik.
Dan hal tersebut merupakan tugas anggota DPR RI yang baru dan pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo untuk segera memperbaiki hal-hal yang kemarin dianggap tidak kredibel dan hal-hal yang belum tuntas harus segera diselesaikan dengan cara kerja yang lebih.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Din: Utamakan Dialog Persuasif Soal WamenaPemerintah perlu bersungguh-sungguh mengatasinya dengan mengintensifkan dialog.
Baca lebih lajut »
Siap-siap, Penerimaan CPNS Dibuka Bulan IniFormasi lowongan CPNS yang tersedia sekitar 197.111 orang dengan 37.854 untuk Pemerintah Pusat dan 159.257 untuk Pemerintah Daerah.\n
Baca lebih lajut »
Soal Perppu KPK, Jokowi Diminta Waspadai Tarik Menarik KepentinganJokowi, kata Hendri Satrio, mesti mengantisipasi kemungkinan partai politik menyandera kepentingan pemerintah karena polemik UU KPK.
Baca lebih lajut »
Saham Sektor Konsumer Menjanjikan untuk Jangka PanjangPemerintah masih mengandalkan konsumsi masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
Baca lebih lajut »
Pendidikan Kesehatan Reproduksi Komprehensif Perlu Diajarkanpemerintah didorong meningkatkan kapasitas guru untuk memberikan pendidikan soal ini.
Baca lebih lajut »
Pajak LCGC Akan Naik, Ini yang Dilakukan DaihatsuPemerintah memberlakukan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk LCGC sebesar 3 persen
Baca lebih lajut »