Pemerintah Indonesia memperketat kebijakan ekspor limbah pabrik kelapa sawit (POME), residu minyak sawit asam tinggi (HAPOR), dan minyak jelantah (UCO). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).
Jumat, 10 Jan 2025 10:19 WIBPemerintah memperketat ekspor limbah pabrik kelapa sawit , residu minyak sawit asam tinggi , dan minyak jelantah . Kebijakan untuk memastikan ketersediaan dalam negeri terpenuhi.
Kementerian Perdagangan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Permendag Nomor 2 Tahun 2025 mulai berlaku pada 8 Januari 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, kebijakan ini ditempuh untuk menjamin ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dalam pelaksanaan program minyak goreng rakyat. Selain itu juga, untuk mendukung implementasi penerapan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen .
"Namun demkian, bagi para eksportir yang telah mendapatkan PE Residu dan PE UCO yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2024, tetap dapat melaksanakan ekspor. PE- nya masih tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir," terang Budi.
EXPORT LIMBAH KEPALA SAWIT BIODIESEL INDUSTRI
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Siapkan Pungutan Ekspor Kelapa, HIPKI Dorong Batasi EksporPemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan pungutan ekspor kelapa bulat dan beberapa produk turunannya untuk mengatasi krisis bahan baku industri pengolahan kelapa. HIPKI (Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia) menilai kebijakan ini perlu diperkuat dengan pembatasan ekspor kelapa bulat sementara waktu.
Baca lebih lajut »
Demam Babi Afrika Mewabah di RI, Pemerintah Perketat Pengawasan!Pemerintah serius menyikapi Demam Babi Afrika (African Swine Fever/ASF).
Baca lebih lajut »
Pemerintah Inggris Perketat Aturan Media Sosial untuk Lindungi Anak dari Konten BerbahayaInggris perketat aturan medsos lindungi anak. Denda & hukuman penjara bagi platform yang gagal verifikasi usia & batasi akses konten berbahaya.
Baca lebih lajut »
Pertamina dan Pemerintah Tegas Perketat Pengawasan Elpiji SubsidiPemerintah dan Pertamina berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan elpiji 3 kg, komoditas subsidi yang penting bagi rumah tangga dan UMKM.
Baca lebih lajut »
Pengamat Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Angkutan LogistikKecelakaan truk logistik terjadi setiap harinya, bahkan bisa mencapai tujuh kali dalam sehari. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno meminta pemerintah untuk lebih serius dalam mengawasi angkutan logistik.
Baca lebih lajut »
Wagub Masyarakat Transportasi Indonesia Minta Pemerintah Perketat Penertiban TrukWakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno meminta pemerintah serius menertibkan truk sebagai operator angkutan logistik di Tanah Air. Djoko menilai truk menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas dan menekankan perlunya pengawasan pemerintah yang lebih ketat terhadap operasional truk.
Baca lebih lajut »