Dia meminta agar aparat penegak hukum memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat terkait aturan PSBB untuk mencegah virus corona.
Liputan6.com, Jakarta - Ketus Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa penegakan hukum adalah langkah terakhir saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar . Menurut dia, pemerintah akan mengupayakan pendekatan komunikasi kala menangani pelanggar aturan PSBB.
"Saya yakin kalau aparat penegak hukum dengan cara-cara bijaksana bisa meyakinkan, rakyat kita pasti patuh. Karena ini untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain," jelasnya. "Kehadirannya bisa menjadi penebar maut bagi kelompok rentan, lansia, balita, dan mereka yang punya penyakit kronis jantung, diabetes, kanker tumor, asma serta beberapa penyakit kronis lain," ucapnya.
**Ayo berdonasi untuk perlengkapan medis tenaga kesehatan melawan Virus Corona COVID-19 dengan klik tautan ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Setelah DKI, Pemerintah Restui PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi'Sudah,' kata juru bicara pemerintah terkait penanganan wabah virus Corona Achmad Yurianto.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Setujui PSBB di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi - Tribunnews.comAdapun wilayah tersebut yakni kota penyangga seperti Kota Depok, Bogor, Bekask, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.
Baca lebih lajut »
PSBB Picu Gelombang PHK, Ini Solusi PemerintahKebijakan PSBB dikhawatirkan memicu lebih banyak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ini solusi pemerintah.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Akhirnya Izinkan Ojol Angkut Penumpang saat PSBBKementerian Perhubungan menetapkan sepeda motor pribadi dan ojek diperbolehkan untuk mengangkut penumpang selama masa PSBB.
Baca lebih lajut »
Yang Mengganjal Pemerintah DKI sebelum Menerapkan PSBBIzin pembatasan sosial bagi pemerintah DKI Jakarta sempat mengalami tarik-ulur. Terganjal masalah administrasi.
Baca lebih lajut »
Perluasan PSBB Berpotensi Tingkatkan PHK, Ini yang Dilakukan PemerintahKebijakan PSBB dikhawatirkan bisa memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang lebih besar di tanah air.\n\n
Baca lebih lajut »