Identifikasi wilayah yang rawan karhutla dilakukan dengan cara memetakan kondisi eksisting terkait potensi-potensi fisik maupun nonfisik yang dapat menyebabkan kebakaran pada suatu wilayah.
Petugas gabungan membasahi lahan gambut yang masih mengeluarkan asap di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa . Proses pemadaman dan pembasahan di lahan gambut membutuhkan waktu yang lama untuk memastikan api benar-benar padam.
“Pemetaan daerah rawan karhutla menjadi salah satu cara pencegahan yang bisa dilakukan. Dengan data wilayah rawan karhutla, penguatan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi pencegahan karhutla di wilayah tersebut bisa lebih mudah dilakukan,” katanya. “Saat ini BIG dan KLHK telah menyiapkan standar pemetaan dalam mengidentifikasi potensi suatu wilayah yang rawan akan karhutla. Meskipun dokumen pedoman pemetaan rawan karhutla sudah banyak dilakukan oleh pemangku kepentingan maupun instansi terkait penanggulangan karhutla, hingga saat ini belum ada pedoman standar secara nasional yang disepakati oleh semua pihak,” katanya.
“Semakin koordinatifnya kerjasama antarkementerian ataupun lembaga terkait dalam penguatan program penanggulangan bencana karhutla berarti akan semakin efektif juga upaya pencegahan karhutla. Bencana karhutla tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja karena salah satu kunci keberhasilan dalam penanggulangannya adalah kerja sama yang masif dan koordinasi yang intensif antarsektor kepentingan,” ucapnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Susun Peta Jalan Sektor Pariwisata Sebagai Upaya Mengelola Dampak Perubahan IklimBadan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tengah menyusun peta jalan atau roadmap sektor pariwisata untuk mengurangi emisi karbon (dekarbonasi) .
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Kesejahteraan Rakyat di Penyusunan RPP UU KesehatanPemerintah diminta mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) UU Kesehatan.
Baca lebih lajut »
ORI Sarankan Pemerintah-Pemda Sinkronisasi soal Kebijakan Kendaraan Listrik - Jawa PosKebijakan pengembangan kendaraan listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum sinkron.
Baca lebih lajut »
Bawaslu RI sebut politik uang di DIY pada posisi rawan sedangKoordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty menyebut politik uang dalam menghadapi Pemilu ...
Baca lebih lajut »
Lebih Rawan dari Pemilu, Pemilihan Kepala Desa di Cirebon Dijaga 3.600 AparatPemilihan kuwu atau kepala desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, lebih rawan dibandingkan pemilihan umum. Ribuan aparat disiagakan.
Baca lebih lajut »
Polri Ungkap 12 Provinsi Sangat Rawan di Pemilu 2024Polri menyatakan ada 12 provinsi sangat rawan di Pemilu 2024 mendatang. Polda terkait dipersiapkan untuk mengamankan jalannya pemilu.
Baca lebih lajut »