Kebijakan pengembangan kendaraan listrik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum sinkron.
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum sinkron. Sikap yang kurang sejalan itu menuai kritik dari Ombudsman Republik Indonesia untuk transportasi jalan dan Inpres Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.Sertifikasi Ungkap Mobil Listrik Pertama Xiaomi Bakal Dukung Fitur Apple CarPlay
Selain Hery, seminar itu juga menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan sebagai narasumber. Mereka adalah Kadis ESDM Jatim Nurkholis, dan Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggaran PLN UID Jatim Martindar Jalu Respati. Lebih lanjut Hery menjelaskan, penggunaan mobil listrik diharapkan menjadi salah satu solusi mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan emisi karbon kendaraan. Emisi karbon itu menyebabkan pencemaran udara, khususnya yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia.adalah pilihan yang ramah lingkungan dan efisien tetapi harus didukung oleh kebijakan, anggaran, insfratruktur dan harga yang terjangkau di masyarakat," sambungnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketum IMA Tegas Dukung Kebijakan Hilirisasi Pemerintah di Industri TambangMerumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat hilirisasi industri tambang yang berkelanjutan dalam rangka reindustrialisasi.
Baca lebih lajut »
Soal Kebijakan Kemasan Pangan, Guru Besar IPB Beri Saran Bagus untuk PemerintahJPNN.com : Soal kebijakan kemasan pangan, Guru Besar IPB memberikan saran bagus untuk pemerintah
Baca lebih lajut »
Menaker apresiasi pemerintah desa berdayakan DesmigratifMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi pemerintah dan masyarakat desa dalam menyukseskan kebijakan peningkatan pelindungan pekerja migran ...
Baca lebih lajut »
Rezim Manasuka, Jadi 'Momok' IndustrialisasiPengalaman Indonesia menunjukkan minimnya konsistensi kebijakan pemerintah menjadi tantangan utama hilirisasi sebagai bagian dari industrialisasi.
Baca lebih lajut »
Penyelamat Ekonomi RI Bukan Cuma BI, APBN Kini Harus Belanja!Pengendalian stabilitas ekonomi tidak hanya bisa bertumpu pada kebijakan Bank Indonesia (BI), pemerintah harus bertindak.
Baca lebih lajut »
Sistem Logistik RI Diklaim Makin Baik, Bongkar Muat Cuma 2,52 HariKementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengklaim kebijakan dan program pemerintah di sektor logistik menunjukkan perbaikan.
Baca lebih lajut »