Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan pemerintah untuk kembali memberi insentif pajak penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP).
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan , Anwar Sanusi mengatakan pemerintah tengah mengkaji untuk memberikan insentif PPh 21 DTP kepada industri padat karya .
Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto mengatakan bahwa pengajuan insentif PPh 21 DTP tersebut sudah diajukan oleh Kemenkeu dua minggu yang lalu.Anne menuturkan, pihaknya juga telah menyampaikan pengajuan insentif tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
"Daripada mohon maaf ya melalui bansos, kan ini lebih efektif. Karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 gak dipungut pemerintah. Tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk bisa membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," katanya.Sebelumnya, Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto mengatakan bahwa pengajuan insentif PPh 21 DTP tersebut sudah diajukan oleh Kemenkeu dua minggu yang lalu.
Badan Gizi Nasional akan melakukan uji coba program makan bergizi gratis di 100 titik. Program ini digagas langsung Presiden RI, Prabowo Subianto selama melakukan k Menpar Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, pihaknya akan menggencarkan promosi hingga ke mancanegara, demi menyasar wisatawan asing yang dinilai berkualitas tinggi.Harga emas internasional mencapai rekor tertinggi pada perdagangan Kamis, 31 Oktober 2024. Emas berada di jalur kenaikan bulanan terbesar dalam tujuh bulan terakhir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-UndangJPNN.com : Kemendagri tengah mengkaji revisi UU pemerintah daerah untuk sinkronisasi dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »
Pentingnya 'Digital Governance'Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan tata kelola pemerintah digital (digital governance) perlu diterapkan oleh pemerintah-pemerintah daerah.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Akan Kaji Penyebab Turunnya Harga KomoditasMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Zulhas) menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai penurunan harga komoditas di Indonesia. Penurunan harga ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peralihan musim, suplai yang berlebihan, atau penurunan daya beli masyarakat.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Masih Kaji Penetapan UMP 2025 dengan PP No 51/2023Sejumlah kelompok serikat pekerja mulai mengkhawatirkan kenaikan upah minimum tahun 2025 di bawah inflasi.
Baca lebih lajut »
Pengusaha sawit minta pemerintah kaji ulang kebijakan biodiesel B50Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah melakukan kajian mendalam soal bauran biodiesel menjadi 50 persen (B50) sebelum ...
Baca lebih lajut »
Beririsan dengan Tiga UU, Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah DaerahKementerian Dalam Negeri saat ini sedang melakukan kajian terkait rencana revisi UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).Urgensi revisi undang-undang Pemda
Baca lebih lajut »