Menurut Komisi III DPR, kepastian tersebut dibutuhkan untuk menjamin keamanan warga lokal maupun warga asing di wilayah Papua.
PEMERINTAH perlu memberikan kepastian penegakan hukum terkait peristiwa pembakaran pesawat Susi Air di Bandara Paro, Nduga, Papua.
"Pemerintah perlu beri perhatian terhadap perisitiwa ini. Unutk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum dan HAM, karena ada penyanderaan warga sipil," ungkap Tobas, sapaan akrabnya, Kamis .Menurutnya, perisitwa pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air murni tindakan kriminal. Peristiwa tersebut diyakini tidak terkait dengan gerakan kombatan yang menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
300 ASN Pemrov Papua Ajukan Pindah ke Tiga DOBBadan Kepegawaian Daerah Papua menyebut, sekitar 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang telah mengajukan pindah tugas ke Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.
Baca lebih lajut »
Komisi III Berharap Polisi Tangkap Pelaku Buron KPK di Luar Negeri | merdeka.comKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan, pihaknya bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mempermudah proses pemulangan sejumlah buronan KPK di luar negeri.,DPR RI,KILAS
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi III Sebut Justice Collaborator Sekadar Kosakata yang Belum Didalami Penegak HukumAnggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Trimedya Panjaitan berpendapat justice collaborator saat ini hanya sekadar kosakata yang belum didalami APH.
Baca lebih lajut »
Komisi III Klaim akan Percepat Pembahasan RUU Perampasan AsetRUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana merupakan usul inisiatif pemerintah.
Baca lebih lajut »