Kepala Negara mengatakan penundaan tersebut membuat pemerintah-DPR memiliki waktu yang lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan. RUUCiptaKerja
Presiden Jokowi mengatakan bahwa Pemerintah dan DPR tunda pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. ANTARA/ho-Biro Pers Setpres.Jakarta - Pemerintah bersama dengan DPR memiliki pandangan yang sama untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan keinginan pemerintah," ujarnya melalui telekonferensi. "Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari para pemangku kepentingan," tandasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Baleg Tunda Bahas Pasal Naker RUU Hak Cipta | Republika OnlineDiharapkan dengan penundaan ini DPR juga mendapat masukan dari serikat pekerja
Baca lebih lajut »
Puan Minta Baleg DPR Tunda Bahas Pasal di RUU Cipta Kerja | Republika OnlinePuan minta tunda bahas Pasal Ketenagakerjaan karena menunggu masukan serikat pekerja
Baca lebih lajut »
DPR Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja hingga Pekan DepanBaleg DPR kembali menunda pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja sampai pekan depan karena narasumber yang diundang belum mengonfirmasi bakal hadir.
Baca lebih lajut »
TII Minta DPR Cermati Kritikan Masyarakat soal RUU Cipta KerjaRUU ini berpotensi menghidupkan kembali pasal yang pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketentuan presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden.
Baca lebih lajut »
DPR Tunggu Pemerintah untuk Tunda Bahas RUU CiptakerWakil Ketua Baleg mengatakan pembahasan omnibus law ciptaker berpeluang ditunda, namun DPR menunggu keputusan pemerintah terlebih dulu.
Baca lebih lajut »