Pemerintah dan DPR Temukan Titik Tengah Status Kelembagaan Ibu Kota Negara Baru
Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara DPR RI mengungkap bahwa sempat berdebat dengan pihak pemerintah soal status Ibu Kota negara baru di Kalimantan Timur. Namun kini, kedua pihak sudah mulai menemukan titik tengah.
Menurut Saan, hal tersebut mengacu pada pasal 18 dan pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur bahwa satuan-satuan pemerintahan daerah khusus yang diakui konstitusi adalah yang bersifat khusus atau istimewa. #div-gpt-ad-parallax iframe{height: 600px !important}.li_wrap_flying_carpet{padding: 0 10px!important;margin-right: -15px;margin-left: -15px}.wrap_flying_carpet{text-align: center}.flying_carpet_show{width: 100%;height: 300px;position: relative;overflow: visible}.flying_carpet_show_inner{width: 100%;height: 100%;position: absolute;top: 0;left: 0;clip: rect}.
Pada rapat hari ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menegaskan bahwa bentuk otorita yang diusulkan pemerintah hanya bersifat sebatas nama.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembangunan Ibu Kota Negara, Universitas Mulawarman Minta Pemerintah Perhatikan Daerah PenyanggaRektor Universitas Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Prof Masjaya memberikan masukan terkait pembangunan Ibu Kota Negara yang baru seyogyanya tidak melupakan daerah penyangga khususnya terkait pembangunan akses jalan dan infrastruktur.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kerjasamakan Pembuatan Metaverse Desain Ibu Kota NegaraBentuk desain ibu kota negara nantinya bukan lagi dalam bentuk maket atau hologram tetapi dalam bentuk metaverse agar lebih reaktif. Pemerintah menyiapkan desain...
Baca lebih lajut »
DPR Sebut KPU dan Pemerintah Telah Sepakati Tanggal Pemilu 2024Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut KPU dan pemerintah telah menyepakati tanggal Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Politikus PKS Ini Sebut Proyek Ibu Kota Negara Berpotensi Mangkrak, Kenapa?Politikus PKS Suryadi Jaya Purnama menyebut proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN berpotensi mangkrak dan overbudget. TempoBisnis
Baca lebih lajut »
Nggak Tanggung-tanggung, Ibu Kota Baru RI Bakal Nongol di Metaverse'Kami juga sedang siapkan ibu kota negara itu dalam bentuk metaverse'
Baca lebih lajut »