Kementerian PUPR menegaskan program pembangunan jalan tol masih dilakukan hingga 2024
Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan membangun sekitar 2.500 kilometer jalan tol selama 2019-2024. Untuk memenuhi target tersebut, Pemerintahan membutuhkan dana hingga Rp375 triliun.
Basuki menjelaskan, pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km itu terdiri dari tol yang dibangun pada tahun 2019 sepanjang 460 km dan pembangunan tol di 2020-2024 sepanjang 2.084 km. 2 dari 3 halamanTulang Punggung Transportasi DaratAsal tahu saja, berdasarkan data Kementerian PUPR pembangunan jalan tol itu mencakup Tol Trans Jawa, Trans Sumatera, Tol di Sulawesi, Tol di Kalimantan, Tol Jabodebek, dan Tol Non Trans Jawa.
Oleh sebab itu, salah satu fokus pemerintah ke depan ialah tetap melakukan pembangunan jalan tol. Mengingat infrastruktur jalan mendukung terjadinya konektivitas guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelayanan sistem logistik nasional.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Tetapkan Lima Anggota BPK Baru 2019-2024Lima anggota BPK tersebut dipilih dengan mekanisme voting
Baca lebih lajut »
Bamsoet Tegaskan RUU P-KS Disahkan pada DPR Periode 2019-2024Pembahasan RUU P-KS akan dibawa di masa jabatan DPR periode 2019-2024 yang dilantik pada 1 Oktober mendatang.\n
Baca lebih lajut »
SAH! Paripurna Pilih Lima Komisioner BPK 2019-2024Komisi XI telah melakukan rapat internal pada 25 September untuk mengambil keputusan dan memilih lima komisioner BPK. BPK
Baca lebih lajut »
DPR setujui lima anggota BPK periode 2019-2024DPR RI melalui rapat paripurna di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis, menyetujui lima orang anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ...
Baca lebih lajut »
DPR Mengesahkan 5 Anggota BPK Periode 2019-2024Kelima anggota BPK periode 2019-2024 tersebut adalah Pius Lustrilanang, Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, Ahsanul Qosasih dan Harry Azhar Azis.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR soal Perppu KPK: Urusan Jokowi dan Dewan 2019-2024Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut persoalan Perppu terkait Revisi UU KPK menjadi urusan Presiden Jokowi dengan DPR periode berikutnya.
Baca lebih lajut »