Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR masih memiliki waktu dan ruang untuk membatalkan penaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai PPN menjadi 12
Pengusaha makin terjepit oleh penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5% dan daya beli yang bakal makin lesu akibat penerapan PPN 12%.) menjadi 12%. Oleh karena itu, baik eksekutif maupun legislatif diharapkan mau duduk bersama untuk membahas dan membatalkan kebijakan tersebut.
Ekonom Celios, Nailul Huda, menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, ia menjelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja. Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza meminta rakyat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan mandat memberlakukan penaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% di 2025.
Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menyebut PDI Perjuangan bersikap mencla-mencle soal kebijakan penaikan PPN 12 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puan Ingin Pemerintah Pertimbangkan Ulang PPN 12 Persen: Dengarkan Aspirasi MasyarakatKetua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berharap pemerintah bisa mempertimbangkan ulang rencana kenaikan PPN 12 persen.
Baca lebih lajut »
Politikus PDIP Sebut Pemerintah Masih Bisa Sesuaikan Tarif PPN 12 Persen dengan Kondisi EkonomiPolitikus PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintah masih bisa melakukan penyesuaiantarif pajak pertambanhan nilai atau PPN 12 persen didasarkan pada kondisi ekonomi
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Setuju PPN 12 Persen Ditunda, Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi RakyatBerita Ketua DPR Setuju PPN 12 Persen Ditunda, Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat terbaru hari ini 2024-12-05 14:52:35 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PPN 12% Berlaku untuk Pakaian dan Kosmetik di Mall Mulai Tahun DepanPemerintah Indonesia menegaskan pakaian dan kosmetik yang dijual di pusat perbelanjaan atau mal akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai tahun depan. Pemerintah telah menjelaskan daftar barang yang kena PPN dan tidak serta PPN-nya ditanggung pemerintah. Perbedaan PPN ini berlaku untuk berbagai barang dan jasa, termasuk Netflix, Spotify, pakaian, dan kosmetik yang dijual di mal. Aturan PPN ini sedang disusun bersama dengan Kementerian Keuangan. Barang-barang konsumsi utama dan barang sifatnya strategis, akan dikecualikan PPN.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Bisa Dapat Setoran Rp75 T dari PPN 12% Meski Tebar InsentifDengan kenaikan tarif PPN menjadi 12% per 1 Januari 2025, potensi penerimaan negara tambahan pada tahun depan mencapai Rp 75 triliun.
Baca lebih lajut »
PPN 12% Dapat Badai Penolakan, Pemerintah Bisa Apa?Jelang penerapan PPN 12% pada 1 Januari 2025, polemik muncul. Pemerintah diminta transparansi dan koordinasi antar lembaga untuk mengurangi resah masyarakat.
Baca lebih lajut »