Pemerintah Akan Terbitkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri soal Kecerdasan Buatan

Kominfo Berita

Pemerintah Akan Terbitkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri soal Kecerdasan Buatan
MicrosoftKecerdasan BuatanSektor Riil
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 48 sec. here
  • 10 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 50%
  • Publisher: 70%

Indonesia perlu berkembang, bukan lagi semata-mata negara pasar, melainkan jadi bagian dari ekosistem industri digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria saat menjadi pembicara dalam acara ThinkThank & Journalism Workshop, Senin , di Jakarta.

”Tentu, substansi permenkominfo ataupun perpres tata kelola kecerdasan buatan akan lebih memiliki daya ikat kepada pelaku industri teknologi dibandingkan Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023. Di dalam draf berisi definisi yang lebih detail hingga ketentuan hukum pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan,” kata Nezar.

Selanjutnya, para pemimpin negara-negara G7 juga telah menyerukan pengembangan dan penerapan standar teknis untuk menjaga kecerdasan buatan supaya tetap dapat dipercaya dan telah diluncurkan sebagai dokumen resmi pada 30 Oktober 2023. Pemerintah China telah memperkenalkandalam pembukaan Belt and Road Forum pada 20 Oktober 2023.

Lebih jauh dia melanjutkan, adanya regulasi yang lebih tinggi dari SE Menkominfo terkait pedoman etika kecerdasan buatan penting karena Indonesia perlu berkembang bukan lagi semata-mata negara pasar, melainkan jadi bagian dari ekosistem industri teknologi digital.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Microsoft Kecerdasan Buatan Sektor Riil Fenomena Utama Berita Artifical Intelegence Chat Gpt

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Maklumat FPL Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan Pelaksana UU TPKSMaklumat FPL Desak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan Pelaksana UU TPKSPemerintah diminta segera menerbitkan semua aturan pelaksana UU TPKS.
Baca lebih lajut »

Pemerintah kembali terbitkan satu peraturan turunan UU TPKSPemerintah kembali terbitkan satu peraturan turunan UU TPKSPemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Peraturan Presiden ...
Baca lebih lajut »

Pemerintah Didesak Terbitkan Semua Peraturan Pelaksana UU TPKSPemerintah Didesak Terbitkan Semua Peraturan Pelaksana UU TPKSImplementasi UU TPKS masih terkendala. Belum semua aturan turunan UU TPKS diundangkan, menunggu ditandatangani Presiden.
Baca lebih lajut »

Berkomitmen Melanjutkan Program Pemerintah, PAN Yakin Transisi Pemerintah Jokowi ke Prabowo Tak Akan Ada HambatanBerkomitmen Melanjutkan Program Pemerintah, PAN Yakin Transisi Pemerintah Jokowi ke Prabowo Tak Akan Ada HambatanBerita Berkomitmen Melanjutkan Program Pemerintah, PAN Yakin Transisi Pemerintah Jokowi ke Prabowo Tak Akan Ada Hambatan terbaru hari ini 2024-04-28 19:14:49 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Pemerintah Arab Saudi Sudah Terbitkan 171.000 Visa Jemaah Haji IndonesiaPemerintah Arab Saudi Sudah Terbitkan 171.000 Visa Jemaah Haji IndonesiaJelang pelaksanaan haji, Pemerintah Arab Saudi sudah terbitkan 171.000 visa jemaah haji.
Baca lebih lajut »

BTS Buat Pemerintah Korsel Terdorong untuk Ubah Peraturan Wajib MiliterBTS Buat Pemerintah Korsel Terdorong untuk Ubah Peraturan Wajib MiliterKarena semua member BTS pergi wamil, pemerintah Korea Selatan berencana mengubah ketentuan terkait hak spesial beberapa pihak untuk bebas dari tugas negara tersebut.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-19 13:29:54