Pemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Peraturan Presiden ...
Jakarta - Pemerintah telah mengesahkan salah satu peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak .
Menurut Bintang Puspayoga, Perpres Nomor 55 Tahun 2024 akan meneguhkan UPTD PPA dengan tata kelola baru melalui kedudukan dan tugas dalam menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan atau saksi.atau pelayanan terpadu untuk memastikan korban mendapatkan layanan yang cepat sesuai dengan kebutuhan-nya dengan meminimalisasi terjadinya pengulangan kekerasan terhadap korban," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sahkan UU DKJ, Jakarta Tak Lagi DKI!Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) resmi disahkan jadi Undang-Undang.
Baca lebih lajut »
Anggota DPD RI Dorong Pembangunan Lapas ToboaliKunjungan kerja tersebut dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Gelar Sidang Isbat Penepatan Idulfitri 2024 Malam IniDasar hukum sidang isbat tercantum dalam Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Baca lebih lajut »
Sebanyak 240 Koruptor Dapat Remisi Hari Raya Idul Fitri di Lapas Sukamiskin, Termasuk Setya Novanto Hingga Djoko SusiloMenurut Wachid, remisi itu diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Baca lebih lajut »
Korban Kecelakaan Km 58 Diidentifikasi, ”Contraflow” Dinilai BerbahayaUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan tidak mengatur tentang ”contraflow”.
Baca lebih lajut »
Airlangga Pastikan Hadir ke MK, Bakal Jelaskan soal BansosAirlangga Hartarto menegaskan, bantuan sosial merupakan bagian dari tugas pemerintah dan amanat undang-undang.
Baca lebih lajut »