Pemerintah akan Pasang Tarif Rp1.000 Setiap Akses NIK
"Sudah disosialisasikan juga keberbagai lembaga sesuai rapat terdahulu untuk akses NIK Rp1.000," katanya saat dihubungi, Kamis .Dikatakan Zudan, kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan sejumlah lembaga dan sangat berharap memahami kondisi serta kebutuhan Dukcapil. Sebab selama ini pemerintah menanggung biaya akses tersebut dengan menggunakan APBN.
"Semuanya belum dilakukan peremajaan dan penambahan perangkat karena belum tersedia anggaran. Saat ini sebanyak 273 juta data penduduk terjaga baik, aman, sudah ada back up data di DRC Batam dan Storagenya masih relatif baru dengan kapasitas yang mencukupi" ujarnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masyarakat Diimbau segera Pasang STB Bersertifikat Jelang ASO Akhir April 2022 - Pikiran-Rakyat.comKemenkominfo mengimbau masyarakat untuk segera memasang perangkat Set Top Box (STB) atau menggunakan TV Digital.
Baca lebih lajut »
Cara Pasang Facebook Ads & Instagram Ads untuk Bisnis | Entrepreneur - Bisnis.comKomponen yang penting untuk menunjang bisnis di ranah digital adalah menggunakan iklan atau ads.
Baca lebih lajut »
Pengaspalan Lintasan Formula E Rampung, Lanjut Pasang Tribun | merdeka.comMeski pengaspalan telah selesai, Iman menyampaikan bahwa masih ada tahapan akhir untuk memastikan aspal benar-benar halus, dan bebas dari kerikil batu.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) layanan pemanfaa...
Baca lebih lajut »
Demi Hemat APBN, Pemerintah Mau Naikkan Listrik, Pertalite, Solar, dan LPG 3 KgDemi menghemat APBN, pemerintah akan menaikkan harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg, hingga tarif dasar listrik.
Baca lebih lajut »
Beban APBN Makin Berat, Pemerintah Bakal Naikan Tarif Listrik Tahun Ini? |Republika OnlinePemerintah akan menerapkan tarif adjusment untuk pelanggan rumah tangga nonsubsidi.
Baca lebih lajut »