Demi Beli Server, Pemerintah Bakal Kenakan Tarif Rp1.000 untuk Akses NIK
Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun regulasi tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak layanan pemanfaatan data adminduk oleh user yang saat ini sudah memasuki tahap paraf koordinasi antar kementerian dan lembaga. Dari PNBP ini diharapkan dapat membantu Ditjen Dukcapil dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem dalam jangka panjang.
Mendagri Tito Karnavian pun sudah menyetujui dan menandatangani draf RPP PNBP."Dukcapil Kemendagri sudah menggratiskan selama 8 tahun ditanggung APBN. Saatnya semua lembaga yang memungut profit untuk berbagi beban dengan Dukcapil. Selama ini bebannya ada di pundak Dukcapil semuanya," jelas Zudan. Zudan pun menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim yang menyebut hampir 200 juta data kependudukan di Kemendagri terancam hilang karena perangkat keras ratusan server yang dikelola data center Dukcapil sudah berusia terlalu tua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Article headlineOLEH: ISNANDAR* SEBUAH shock bagi kita menyaksikan seorang peserta demo seperti Ade Armando dihakimi oleh sesama peserta demo lainnya sampai...
Baca lebih lajut »
Article headlineOLEH: SALAMUDDIN DAENG MASALAH tiga periode itu tergantung rejeki, kalau memang rejeki tak akan lari gunung dikejar, ojo kesusu, alon alon a...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Kelompok pendukung Presiden Joko Widodo, Jokowi Mania (Joman) mengutuk keras aksi kekerasan terhadap dosen Univerisitas Indonesi...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Aksi kekerasan dan pengeroyokan kepada pegiat media sosial Ade Armando, menjadi bukti bahwa ada rasa benci yang sudah lama tumbu...
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Pegiat media sosial Ade Armando adalah korban dari sistem hukum yang tidak adil hingga mendapatkan tindak kekerasan berupa penge...
Baca lebih lajut »