Hasil dari FGD akan dibahas lebih lanjut di rapat koordinasi pemerintah pusat dan kementerianlembaga terkait dengan melibatkan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan telah memerintahkan jajarannya untuk melibatkan pakar dalam mengkaji terkait peluang dihapusnyaatau ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional. Hal itu imbas putusan Mahkamah Konstitusi menghapus“Kemendagri, sebagai bagian dari pemerintah saya sudah memerintahkan staf untuk melakukan semacam FGD, apa tindak lanjutnya merespon itu. FGD yang melibatkan ahli, ahli tata negara, internal,” kata Mendagri Tito di Jakarta, Jumat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold sebesar 4% suara sah nasional. Aturan tersebut selama ini berlaku hingga membuat PPP dan PSI tidak lolos ke Senayan pada 2024.Mendagri Sebut Muhammadiyah Menjadi Teladan dalam Pengelolaan Filantropi Berbasis Nilai Keislaman
Tito Karnavian Parliementeray Treshold Ambang Batas Parlemen
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kementerian Perhubungan Akan Kaji Penghapusan Stasiun KaretMenteri Perhubungan, Risal, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan belum memutuskan apakah Stasiun Karet akan ditutup sepenuhnya atau hanya dialihkan fungsinya. Proses kajian terkait pengintegrasian Stasiun Karet dengan Stasiun BNI City masih berlangsung.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Kaji Pelaksanaan Haji 2025 Lebih Pendek dari SebelumnyaMENTERI Agama Nasaruddin Umar menyebut pemerintah membahas wacana pelaksanaan ibadah haji 2025 lebih pendek dari tahun sebelumnya
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pelajari Putusan MK Penghapusan Presidential ThresholdMenteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pelajari Putusan MK Penghapusan Presidential ThresholdMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah sedang mempelajari putusan MK soal penghapusan presidential threshold. Pemerintah menunggu penetapan waktu pemberlakuan putusan tersebut dan akan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu serta membahasnya dalam perubahan UU Pemilu.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Pelajari Putusan MK Penghapusan Presidential ThresholdMenteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah sedang mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus presidential threshold. Pemerintah belum mengetahui kapan putusan tersebut akan diterapkan dan akan melakukan koordinasi dengan terkait pihak.
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Akan Tindaklanjuti Putusan MK Penghapusan Presidential ThresholdKetua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyatakan DPR dan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dengan membentuk norma baru di revisi UU Pemilu. Ia menilai putusan MK ini sebagai babak baru dalam demokrasi Indonesia.
Baca lebih lajut »