Ratusan warga yang tinggal di Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Petamburan bertahun-tahun hidup tanpa adanya jamban.
- Warga rela ikut memberikan bantuan bila Pemerintah Kota Jakarta Barat enggan membuatkan WC di RT 015/ RW 007, Kelurahan Tanjung Duren Utara, Kecamatan Grogol Pertamburan karena masalah anggaran.
"Kalau dibangun dan patungan enggak masalah dengan senang hati kita bantu," kata Hartini saat ditemui di lokasi, Jumat .Bukan tanpa alasan Hartini mengungkapkan itu. Pasalnya, sudah 16 tahun dia tingal di sana, namun belum ada bantuan nyata dari pemerintah hingga kini. Dengan tak adanya jamban di rumah mereka, saat ini warga mengandalkan lima unit WC bersama yang kondisinya juga memprihatinkan.
Lantainya terbuat dari semen, tanpa adanya ubin. Semantara untuk menggantungkan baju, hanya disedikan paku seadanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kecamatan Grogol akan bangun jamban komunal di Tanjung Duren UtaraCamat Grogol Petamburan Didit Sumaryanta mengatakan akan membuat communal septick tank atau bak pembuangan kotoran komunal sebagai upaya mewujudkan jamban ...
Baca lebih lajut »
Menjajal WC Bersama di Permukiman Padat di Grogol, Jongkok Susah, Kotoran Mengalir ke KaliWarga permukiman padat penduduk di RT 015/ RW 007, Kelurahan Tanjung Duren Utara harus merasakan susahnya membuang hajat dalam WC bersama.
Baca lebih lajut »
Kecamatan Grogol akan bangun jamban komunal di Tanjung Duren UtaraCamat Grogol Petamburan Didit Sumaryanta mengatakan akan membuat communal septick tank atau bak pembuangan kotoran komunal sebagai upaya mewujudkan jamban ...
Baca lebih lajut »
BAB sembarangan, warga Tanjung Duren Utara belum punya 'septick tank'Warga Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan Jakarta Barat yang sempat dinilai masih buang air besar (BAB) sembarangan, belum memiliki "septick ...
Baca lebih lajut »
Bupati Tasik Sebut Anggaran Belum Cair karena Perubahan SOTKDPRD menyebut anggaran sudah disetujui tinggal menunggu Pemda Tasik
Baca lebih lajut »
Bawaslu Segera Tuntaskan Anggaran Pengawasan Pilkada 2020Hingga 1 Oktober 2019, Bawaslu dengan pemda yang sudah membahas dan menandatangani anggaran pengawasan atau NPHD, baru sebanyak 98 daerah.
Baca lebih lajut »