Hingga 1 Oktober 2019, Bawaslu dengan pemda yang sudah membahas dan menandatangani anggaran pengawasan atau NPHD, baru sebanyak 98 daerah.
Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu segera menuntaskan pembahasan anggaran pengawasan Pilkada Serentak 2020 di 172 daerah dengan pemerintah daerah setempat. Pasalnya, hingga 1 Oktober 2019, Bawaslu dengan pemda yang sudah membahas dan menandatangani anggaran pengawasan atau NPHD, baru sebanyak 98 daerah.
Bagja menyebutkan daerah yang telah menyelesaikan anggaran pengawasan pilkada adalah Provinsi Kep Riau, Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Nias Utara Kota Binjai, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Kepualauan Anambas.
Kemudian ada Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonogiri. Lalu ada Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang Selanjutnya, ada Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Lalu ada Kabupaten Sleman , Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Tabanan ,Kabupaten Jembrana, Kota Denpasar, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Mataram.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerindra ingatkan DPRA segera tuntaskan janji sebagai wakil rakyatKetua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Aceh TM Ali Bahar mengatakan para wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ...
Baca lebih lajut »
LinkAja Segera Luncurkan Versi SyariahLinkAja syariah akan gunakan skema yang disesuaikan dengan ketentuan syariah.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Malang memastikan bangunan tak ber-IMB segera dibongkarWali Kota Malang Sutiaji memastikan bangunan-bangunan di daerah ini yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dan melanggar peraturan lainnya tidak ...
Baca lebih lajut »
Jalur Utama di Bogor Segera Steril dari AngkotBogor menyiapkan opsi bagi angkot, yakni konversi, rerouting, dan angkutan feeder.
Baca lebih lajut »
KPAI Diminta Segera Usut Penggerak Demo Pelajar di DPRKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didesak untuk segera melakukan investigasi atas pengerahan pelajar dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI, baru-baru ini. KPAI
Baca lebih lajut »
Ketua DPP PKS Minta Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPKMardani juga mendukung upaya sebagian mahasiswa yang tengah mengajukan permohonan uji materi (judicial review) atas UU KPK.
Baca lebih lajut »