Pembongkaran pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten, dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan pihak-pihak terkait. Pakar hukum agraria menekankan pentingnya fokus pada aspek hukum dalam kasus ini untuk memastikan legalitas dan mencegah terjadinya politisasi.
Pembongkaran pagar laut yang berkelanjutan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, instansi maritim, dan masyarakat di pesisir Tangerang, Banten, pada hari Minggu (26/1/2025) menandai babak baru dalam kasus pagar laut misterius yang menghebohkan publik sejak awal Januari lalu. Temuan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang telah memicu pertanyaan dan kontroversi, dengan banyak pihak mempertanyakan legalitas dan tujuan pemasangan pagar tersebut.
Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menekankan pentingnya fokus pada aspek hukum dalam penyelesaian kasus ini. Rikardo mengemukakan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai aturan pertanahan, tata ruang, dan perlindungan nelayan sangat penting untuk memastikan kasus ini tidak terjerumus ke dalam ranah politik. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan terkait pemasangan pagar laut harus diukur berdasarkan regulasi yang berlaku, baik dari segi pertanahan, tata ruang, maupun aspek perlindungan nelayan.Menurut Rikardo, jika pagar laut tersebut dipasang tanpa dilengkapi Kepemilikan Hak Pengelolaan dan Pengusahaan Laut Republik Indonesia (KKPRL), maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai ilegal. Sebaliknya, jika terdapat KKPRL, maka pembangunan pagar laut di Tangerang dapat dianggap sah secara hukum. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah proses pengurusan izin tersebut, apakah melalui prosedur yang benar dan apakah dampaknya terhadap akses nelayan telah diperhitungkan. Regulasi pertanahan memungkinkan pemberian hak atas tanah di perairan untuk kegiatan tertentu, seperti pembangunan pelabuhan atau fasilitas lainnya. Namun, regulasi di sektor kelautan belum secara tegas mengatur tentang pembangunan dan penempatan pagar laut, sehingga munculnya pagar laut ini masih menjadi misteri dalam hal tujuan dan legalitasnya. Rikardo juga menekankan pentingnya menyimpan sebagian pagar laut sebagai barang bukti jika kasus ini berlanjut ke ranah pidana
PAGAR LAUT TNI AL HUKUM AGRARIA LEGALITAS TANGGUNG JAWAB
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KKP Minta Pembongkaran Pagar Laut Ditunda, TNI AL Pembongkaran Instruksi PresidenTNI AL menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Panglima TNIJenderal Agus Subiyanto
Baca lebih lajut »
TNI AL Pasang Badan Jika Ada Protes Pembongkaran Pagar Laut TangerangTNI Angkatan Laut (AL) memastikan keamanan masyarakat khususnya nelayan, bila adanya protes mengenai pencabutan dan pembongkaran pagar laut di Tangerang
Baca lebih lajut »
Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang Alami Kesulitan, TNI AL: Lebih Mudah Menanam daripada MencabutSehari pengerjaan, 2 km pagar laut di Tangerang berhasil dibongkar. Berikut kendala dan hambatan yang dialami petugas.
Baca lebih lajut »
Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, TNI AL: Lebih Mudah Menanam daripada MencabutPihak TNI Angkatan Laut (AL) Menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi dalam pencabutan pagar laut di kawasan Perairan Tangerang, Banten.
Baca lebih lajut »
Profil Brigjen TNI Mar Harry Indarto, Sosok yang Pimpin Pembongkaran Pagar Laut TangerangHarry Indarto adalah alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-XLII/tahun 1996.
Baca lebih lajut »
Ini Alasan Menteri KKP Minta TNI AL Hentikan Pembongkaran Pagar Laut TangerangMenteri KKP meminta TNI AL hentikan sementara pembongkaran pagar laut di Tangerang. Alasannya pagar laut itu barang bukti dalam investigasi KKP.
Baca lebih lajut »