Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menyayangkan pemblokiran internet di Provinsi Papua dan Papua Barat.Koordinator Kontras Yati Andriyani menilai kebijakan tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh pemerintah.
Tindakan ini kami nilai jauh dari penyelesaian yang tepat,' kata Yati.Belum lagi, menurut Yati, ketika Pemerintah menambahkan pengamanan di Papua, seharusnya akses informasi justru semakin dibuka seluas luasnya. Hal ini untuk memastikan ada pengawasan publik secara terbuka baik dari Papua mauapun luar Papua. Pembatasan akses internet justru semakin membuat pemerintah terkesan menghindari pengawasan dan transparansi dalam menangani situasi di Papua.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kontras Kritisi Pemblokiran Akses Internet Masyarakat PapuaKontras menilai pemblokiran menunjukkan diskriminasi berlapis
Baca lebih lajut »
KontraS Kritik Pemblokiran Internet di Papua: DiskriminatifKontraS mengkritisi tindakan pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat usai gelombang aksi protes masyarakat setempat yang berujung ricuh.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Internet di Papua Diprotes, Jokowi: Untuk Kebaikan BersamaKeputusan Kominfo memblokir internet di Papua dan Papua Barat menuai protes. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut itu untuk kebaikan bersama. Jokowi Papua
Baca lebih lajut »
Kemenkominfo Bantah Pemblokiran Internet di Papua RepresifKemenkominfo berdalih pemblokiran dilakukan untuk membantu agar situasi menjadi aman.
Baca lebih lajut »
Pemblokiran Internet di Papua Dievaluasi Sore iniPemblokiran akses internet secara total untuk Papua dan Papua Barat dimulai pada Rabu
Baca lebih lajut »
Istana Yakin Pemblokiran Internet di Papua Tak Ganggu Aktivis WargaMoeldoko meyebut pembatasan internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika justru untuk menjaga keamanan.
Baca lebih lajut »