Pembiaran terhadap RUU PPRT Preseden Buruk Bagi Kepemimpinan DPR Mendatang

RUU PPRT Berita

Pembiaran terhadap RUU PPRT Preseden Buruk Bagi Kepemimpinan DPR Mendatang
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 34 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 92%

PEMBIARAN terhadap keberlanjutan pembahasanRUU PPRT memperlihatkan ketidakpedulian pimpinan DPR terhadap ancaman pelanggaran hak-hak dasar yang dihadapi kelompok marginal

Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.RUU PPRT

Sikap fraksi-fraksi di DPR itu pun disambut baik oleh pihak eksekutif. Pada 25 April 2023, tambah Rerie, Presiden pun mengirim Surpres yang menyatakan kesiapan pemerintah untuk membahas RUU tersebut bersama DPR dengan menunjuk Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wakil pemerintah untuk membahas draf RUU PPRT.

Karena itu, Rerie mendesak pimpinan DPR mengambil langkah segera melanjutkan pembahasan RUU PPRT sampai menjadi undang-undang agar tidak terjadi preseden buruk bahwa pimpinan DPR boleh mengabaikan amanah konstitusi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

20 Tahun Dicuekin, Lembaga Nasional HAM Desak DPR: Sahkan RUU PPRT Tahun Ini20 Tahun Dicuekin, Lembaga Nasional HAM Desak DPR: Sahkan RUU PPRT Tahun IniOlivia juga menyampaikan bahwa pengesahan RUU PPRT itu harus dilakukan oleh DPR periode 2019-2024 karena menjadi ambang batas waktu usia RUU.
Baca lebih lajut »

Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di IndonesiaSelama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di IndonesiaPEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT
Baca lebih lajut »

20 Tahun Mandeg di DPR, Empat Lembaga Negara Desak Pengesahan Segera RUU PPRT20 Tahun Mandeg di DPR, Empat Lembaga Negara Desak Pengesahan Segera RUU PPRTEmpat lembaga negara mendesak DPR agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT. Mereka menilai tidak ada lagi alasan yang signifikan untuk menunda pelaksanaan RUU PPRT yang sudah 20 tahun mandeg di DPR.
Baca lebih lajut »

DPR sebut RUU PPRT wujud komitmen lindungi pekerja rumah tanggaDPR sebut RUU PPRT wujud komitmen lindungi pekerja rumah tanggaWakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menyampaikan keberadaan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi ...
Baca lebih lajut »

Pesimistis RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, KPPPA Sindir Telak DPR: Melulu Tergantung Deal PolitikPesimistis RUU PPRT Disahkan Tahun Ini, KPPPA Sindir Telak DPR: Melulu Tergantung Deal Politik'Peluangnya agak tipis, waktunya sudah mau habis...'
Baca lebih lajut »

Rapat Paripurna setujui RUU Kepariwisataan menjadi RUU inisiatif DPRRapat Paripurna setujui RUU Kepariwisataan menjadi RUU inisiatif DPRRapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 23:14:01