Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di Indonesia

RUU PPRT Berita

Selama RUU PPRT Disandera DPR, Praktik Perbudakan Modern akan Langgeng di Indonesia
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 mediaindonesia
  • ⏱ Reading Time:
  • 67 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 30%
  • Publisher: 92%

PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga RUU PPRT

Joe Biden, 81, bakal ditantang Donald Trump yang berusia tiga tahun di bawahnya dalam Pemilu AS 2024. Siapa di antara kedua manula itu yang bakal keluar sebagai juara?DPR RIMenjelang tiga bulan pergantian pemerintahan yang baru pada Oktober 2024 dan sisa waktu masa sidang DPR RI selama dua bulan mendatang, Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia mendorong adanya kebijakan perlindungan bagi

“Semua fraksi memberikan dukungan, tetapi ada juga yang menyampaikan bahwa ada prioritas terkait pengesahan rancangan undang-undang yang memang harus dikejar untuk disahkan dalam waktu yang singkat jug, dan dari setiap pertemuan dengan fraksi, kami selalu berharap dapat segera disahkan karena ini sudah menjadi usul inisiatif, sehingga langkah pembahasan tingkat pertama harus dilakukan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah ,” tuturnya.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Ai Mariyati Sholihah menjelaskan 15 persen anak Indonesia masih berkelindan dan menjadi pekerja PPRT. Masalah pekerja anak di ranah domestik ini harus diselesaikan untuk mencapai zero case pekerja anak di Indonesia yang menjadi mandat presiden Joko Widodo. “Menurut saya pada Agustus dan September bisa disahkan, saya optimis untuk bisa disahkan, kita tidak boleh pesimis sama sekali tapi kita harus optimis. Apalagi kita sedang memperjuangkan 10 juta warga negara Indonesia kelompok rentan yang menunggu kehadiran undang-undang ini, jadi masih ada masa sidang sehingga kita mesti mengoptimalisasi sumber daya yang kita miliki di LNHAM untuk mendesak ini secara bersama-sama,” katanya.

Puan menilai guru honorer merupakan tenaga pendidik yang memiliki keistimewaan yang sama dengan guru PNS sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

mediaindonesia /  🏆 2. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undangDPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undangDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...
Baca lebih lajut »

DPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi Undang-Undang, Atur Pengelolaan Konservasi Sumber Daya AlamDPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi Undang-Undang, Atur Pengelolaan Konservasi Sumber Daya AlamDPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) menjadi Undang-Undang
Baca lebih lajut »

DPR Bantah Pembahasan sejumlah RUU Dilakukan Tergesa-gesaDPR Bantah Pembahasan sejumlah RUU Dilakukan Tergesa-gesaAnggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno membantah pembahasan Rancangan Undang-Undang RUU yang dikebut
Baca lebih lajut »

20 Tahun Dicuekin, Lembaga Nasional HAM Desak DPR: Sahkan RUU PPRT Tahun Ini20 Tahun Dicuekin, Lembaga Nasional HAM Desak DPR: Sahkan RUU PPRT Tahun IniOlivia juga menyampaikan bahwa pengesahan RUU PPRT itu harus dilakukan oleh DPR periode 2019-2024 karena menjadi ambang batas waktu usia RUU.
Baca lebih lajut »

Pansus Pengawasan Haji DPR Akan Bahas Kuota Tambahan yang Tak Sesuai dengan Undang-UndangPansus Pengawasan Haji DPR Akan Bahas Kuota Tambahan yang Tak Sesuai dengan Undang-UndangPansus pengawasan haji DPR akan bahas kuota tambahan yang tak sesuai dengan undang-undang.
Baca lebih lajut »

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Soroti Fenomena Pembuatan Undang-Undang yang Kilat di DPRAsosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Soroti Fenomena Pembuatan Undang-Undang yang Kilat di DPRAsosiasi pengajar hukum tata negara soroti fenomena pembuatan Undang-Undang yang kilat di DPR.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 18:06:10