Kebijakan penyediaan atau pemberian alat kontrasepsi kepada pelajar mendapat penolakan publik. Senator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dailami Firdaus
Senator Dewan Perwakilan Daerah RI, Dailami Firdaus mengatakan, pemberian alat kontrasepsi tersebut merupakan kebijakan sesat yang bisa mendorong pelajar dalam pergaulan bebas.
Dailami mendorong Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dievaluasi kembali. Menurutnya, lebih bijak jika pemerintah terus mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi tentang larangan seks bebas atau zina kepada pelajar maupun mahasiswa.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Alat kontrasepsi: Aturan pemerintah tentang penyediaan 'alat kontrasepsi untuk usia sekolah dan remaja' menuai polemikPeraturan Pemerintah (PP) tentang Kesehatan yang baru-baru ini didengungkan menuai kontroversi. Ada satu pasal yang menyebut penyediaan alat kontrasepsi bagi kelompok usia sekolah dan remaja mengundang polemik tajam di masyarakat.
Baca lebih lajut »
BI: Kebijakan makroprudensial jembatani kebijakan moneter dan mikroDirektur Departemen Kebijakan Makroprudensial (DKMP) Bank Indonesia (BI) Nugroho Joko Prastowo menyatakan kebijakan makroprudensial menjembatani kebijakan ...
Baca lebih lajut »
Kontroversi PP Jokowi Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Pelajar, Begini Kata DPRKebijakan penyediaan alat kontrasepsi tersebut tertuang di PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan
Baca lebih lajut »
Disdik Jakarta Bakal Pelajari PP Kesehatan yang Atur Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi PelajarDisdik Jakarta bakal mempelajari terlebih dahulu PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang ditandatangani Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), salah satunya mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar.
Baca lebih lajut »
Komisi X Kecam Terbitnya Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa SekolahWAKIL Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah atau pelajar
Baca lebih lajut »
PKS Kritik Keras PP Anak Sekolah Disediakan Alat KontrasepsiPeraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia
Baca lebih lajut »