PEMBENAHAN data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan perbaikan sistem
, serta pelibatan pemerintah daerah secara aktif dianggap sebagai hal mendesak jika dibandingkan dengan penyesuaian tarif iuran. Hingga saat ini pemerintah belum final menentukan penerapan kebijakan terkait dengan defisit BPJS Kesehatan yang terus membengkak.
Selama ini diakui cukup banyak masalah, misalnya masih ada warga yang belum memiliki NIK. Kondisi itu, menurut Mardiasmo, perlu dibahas dengan Dukcapil. "Perbaikan lainnya, langsung atau tidak langsung yang bisa menghemat sekitar 60%," imbuhnya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menambahkan, akumulasi defisit sangat mengkhawatirkan. "Semakin berlarut, tentu kita akan kena pasal denda 1% untuk klaim yang tertunda, dan kalau itu semakin besar, jadi beban lagi dari program ini," cetusnya. Kondisi tersebut juga ditambah dengan jasa faskes yang belum dibayarkan sejak April hingga September yang mencapai Rp11 triliun dan nilai tersebut terus bertambah pada bulan selanjutnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peserta Telat Bayar JKN-KIS akan Diberi SanksiBPJS Kesehatan diajak membahas masalah ini.
Baca lebih lajut »
Pemda Diminta Berperan Atasi Krisis Likuiditas JKNDefisitnya JKN hingga ditutup membuat bebannya berada di pemerintah pusat.
Baca lebih lajut »
Dirut BPJS Sebut Iuran Naik karena Tak Ada Jalan Lain Selamatkan JKN'... Itu yang menjadi kesimpulan kita bersama dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan program ini selain menyesuaikan iuran,' kata Dirut BPJS. BPJSKesehatan via detikHealth
Baca lebih lajut »
Pak Jokowi Seharusnya Konsisten soal UU KPKUU KPK yang baru sangat relevan untuk pembenahan pemberantasan sekaligus pencegahan korupsi. judicialreviewUUKPK
Baca lebih lajut »
AFPI: UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech Sudah MendesakAFPI menyatakan UU Perlindungan Data Pribadi dan UU Fintech sudah mendesak karena pertumbuhan usaha di sektor tersebut begitu besar.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Kesehatan Naik, Wamenkeu: Itu The Last Option : Okezone EconomyIuran BPJS Kesehatan Naik, Wamenkeu: Itu 'The Last Option' TauCepatTanpaBatas Keuangan Ekonomi Keuangan Ekonomi .
Baca lebih lajut »