DINAS PRKP DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun rusun Hal ini dilakukan agar penggunaan rusunawasesuai dengan peruntukannya
Tur Toer Tualang yang berlangsung 22 Januari-6 Februari, atau hingga tepat hari lahir Pram, digelar di 15 kota di Jawa Timur dengan cara gotong royong oleh berbagai komunitas baca.. Menanggapi hal tersebut, Direktur Kebijakan Publik dari Center of Economic and Law Studies Media Wahyu Askar mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar penggunaan rusun sesuai dengan peruntukannya.
“Jika penghuni harus pindah setelah batas waktu, mereka harus memiliki opsi lain yang masih terjangkau, seperti subsidi sewa di perumahan umum atau apartemen murah yang disubsidi dan mereka harus diberi akses dan waktu untuk mempersiapkan ini,” tuturnya. Dinas PRKP bisa melaksanakan pembinaan agar perekonomian penghuni rusunawa kian membaik. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan kerja sama lintas dinas.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator DKI tolak rencana pembatasan waktu sewa rusunAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu ...
Baca lebih lajut »
DPRD Tolak Pembatasan Waktu Sewa Rusun di JakartaAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Ida menilai kebijakan ini akan memberatkan masyarakat yang tinggal di rusun, terutama yang masih menunggak pembayaran sewa. Ia meminta Dinas PRKP untuk meninjau kembali kebijakan tersebut dan fokus pada pemberdayaan warga rusun.
Baca lebih lajut »
Fraksi PDIP Tolak Rencana Pembatasan Waktu Sewa RusunawaPenerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan
Baca lebih lajut »
Honorer Tolak PPPK Paruh Waktu, Menuntut Penuh WaktuHonorer di seluruh Indonesia terus menuntut untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu, menolak skema paruh waktu yang ditawarkan pemerintah. Mereka berpendapat bahwa dengan pengabdian panjang di instansi pemerintah, mereka layak mendapatkan penghargaan seperti yang diberikan di era Presiden SBY.
Baca lebih lajut »
Ribuan Honorer R2 dan R3 Kota Kendari Tolak PPPK Paruh Waktu, Minta Penuh WaktuPara honorer R2 dan R3 Kota Kendari turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka agar diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Demonstrasi yang dilakukan di halaman DPRD Kota Kendari ini merupakan bagian dari seruan nasional yang meminta optimalisasi formasi dan penambahan kuota untuk honorer R2 dan R3 yang ingin diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Baca lebih lajut »
Pakai Pindar Harus Sadar, AFPI: Harus Paham dan Mampu Bayar KembaliAFPI mengingatkan masyarakat agar tidak melihat pinjaman daring sebagai jalan pintas.
Baca lebih lajut »