Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menolak rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) DKI Jakarta memberlakukan pembatasan waktu ...
Anak-anak bermain di kawasan Rusun Muara Baru, Jakarta, Kamis . Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat hingga 31 Januari 2025, jumlah tunggakan pembayaran rumah susun sewa di Jakarta mencapai Rp95,5 miliar yang berasal dari 17.031 unit dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp40,5 miliar. ANTARA FOTO/Fauzan/tom.
Ida mengatakan, pernyataan yang disampaikan Kepala Dinas PRKP, Kelik Indriyanto dan langsung dipublikasikan tersebut merupakan langkah yang gegabah. "Ini ujug-ujug, tidak ada angin tidak ada hujan," katanya. Ida berharap Dinas PRKP punya kepekaan sosial. Apalagi mereka mengetahui banyak penghuni rusun yang masih menunggak pembayaran sewa.
Ia memastikan, kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno adalah untuk menyejahterakan warga Jakarta. Termasuk, mereka yang membutuhkan tempat tinggal layak. Dia menegaskan bahwa pemerintah hadir memberikan solusi buat rakyat bukan memukul atau menghardik mereka yang tidak mampu.Arsip foto - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah memberikan pandangannya pada rapat kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penemuan Jenazah di Glodok Plaza dan Permintaan Pemberantasan Gedung Tanpa Sertifikat Laik FungsiBerita ini membahas dua peristiwa penting yang terjadi di DKI Jakarta pada hari Rabu, 22 Januari 2025. Pertama, penemuan dua jenazah yang identitasnya belum diketahui di lantai delapan gedung Glodok Plaza. Kedua, permintaan anggota DPRD DKI Jakarta agar Pemprov DKI Jakarta menindak tegas gedung-gedung di Jakarta yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terkait proteksi kebakaran. Selain itu, berita ini juga menyoroti upaya Pemprov DKI Jakarta untuk memasukkan materi perubahan iklim dalam kegiatan masyarakat, termasuk khotbah Jumat, serta klaim BPBD DKI Jakarta mengenai efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam mengurangi banjir.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di SLBNKevin Wu memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 5 Jakarta dan mengapresiasi menu yang mewah dan ketepatan waktu distribusi paket makanan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Penundaan Kenaikan Tarif Air PAM JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menunda dan meneliti kembali rencana kenaikan tarif air PAM Jaya. Hal ini menyusul keluhan dari warga DKI Jakarta yang tergabung dalam P3RSI mengenai kenaikan tarif air bersih hingga 71,3 persen untuk pelanggan apartemen. Francine menilai kenaikan tarif ini tidak memiliki dasar yang kuat dan membebani warga Jakarta. Ia juga menyoroti adanya surat edaran PAM Jaya yang tidak berlandaskan hukum.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Evaluasi Kinerja Dinas dan UPK Terkait BanjirAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kinerja Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup terkait banjir yang masih melanda. Ia juga meminta kerjasama yang baik antara Satgas UPK Badan Air dan petugas rumah pompa untuk mengangkat sampah yang menyangkut.
Baca lebih lajut »
106 Anggota DPRD DKI Jakarta Bakal Punya Pakaian Dinas Baru, Anggarannya Rp 2,5 MiliarAgustinus menyampaikan, dari anggaran Rp2,5 miliar tahun ini setiap Anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat lima setel pakaian dinas, yakni pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas harian lengan panjang, dan pakaian adat Betawi Ujung Serong.
Baca lebih lajut »
Pilkada Jakarta Hanya Satu Putaran, DPRD DKI Tagih Dana Hibah Rp355 Miliar ke KPU DKIKPU menyebut dari Rp975 miliar dana hibah yang diberikan, hanya terpakai sekitar Rp600 miliar.
Baca lebih lajut »