Kebijakan pembatasan ekspor UCO, POME, dan HAPOR oleh pemerintah Indonesia memicu penundaan dan pembatalan ekspor, menimbulkan dampak bagi eksportir dan rantai pasokan industri sawit. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan ketersediaan bahan baku minyak goreng domestik dan program biodiesel. SPKS mengidentifikasi potensi defisit minyak sawit nasional dan menekankan perlunya dukungan bagi petani swadaya dalam mengelola brondolan TBS untuk memenuhi kebutuhan bahan baku program B35 dan B40.
Eksportir UCO , POME , dan HAPOR terpaksa menunda, bahkan ada yang membatalkan, ekspor karena menunggu keputusan rapat koordinasi kementerian/lembaga bidang pangan. Kebijakan pembatasan ekspor ini berdampak pada eksportir yang telah memesan kapal untuk mengangkut 20 kontainer UCO dan POME senilai sekitar 400.000 dolar AS. Kedua komoditas ini dijadwalkan dikirim pada 9 Januari 2024, sehari setelah kebijakan diberlakukan.
Eksportir berharap solusi segera terbukakan dalam rapat koordinasi tersebut. Permendag No 2/2025 diberlakukan pada 8 Januari 2025, mengatur persetujuan ekspor UCO, POME, dan HAPOR melalui rapat koordinasi kementerian/lembaga bidang pangan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengamankan bahan baku industri minyak goreng, terutama program Minyak Goreng Rakyat, dan implementasi program biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40). Data dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukkan bahwa ekspor POME dan HAPOR mengalami peningkatan 20,79 persen dalam lima tahun terakhir (2019-2023), sementara ekspor CPO justru turun 19,54 persen. Kemendag menduga lonjakan ekspor POME dan HAPOR disebabkan oleh pencampuran CPO dalam komoditas tersebut. Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menilai ada masalah krusial di balik kebijakan ini, yaitu potensi defisit minyak sawit nasional pada tahun 2025 yang diperkirakan mencapai 1,04 juta ton. Faktor utama defisit ini adalah peningkatan kebutuhan bahan baku untuk program B40 dan Makan Bergizi Gratis. Kebutuhan bahan baku CPO untuk program B40 pada 2025 mencapai 14,8 juta ton, meningkat 31,3 persen dibandingkan dengan program B35 pada 2024. Sementara itu, produksi minyak sawit tahun ini diperkirakan turun 5,1 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Penurunan produksi ini disebabkan oleh usia tanaman sawit yang sudah masuk usia nonproduktif.Permendag No 2/2025 juga berdampak pada petani swadaya karena pasokan bahan baku pabrik kelapa sawit pemroduksi POME dan HAPOR juga berasal dari brondolan TBS petani. SPKS mendorong pemerintah untuk mengatur rantai pasok TBS dan brondolan TBS, terutama dari petani swadaya. Langkah ini penting untuk menutup kebutuhan bahan baku B35 dan B40. SPKS juga menyarankan pemerintah untuk mendukung investasi pembangunan pabrik mini pengolahan brondolan TBS yang dikelola koperasi petani swadaya. Untuk UCO, SPKS menekankan bahwa banyak negara yang mengembangkannya sebagai bahan baku avtur. Indonesia sendiri merupakan pengekspor UCO terbesar ke Jerman untuk diolah menjadi bahan bakar pesawat terbang.
Pertanian Ekspor UCO POME HAPOR Minyak Sawit Kebijakan Pemerintah Defisit Minyak Sawit Petani Sawit B40 Brondolan TBS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Perketat Ekspor Limbah Industri Kelapa SawitPemerintah Indonesia memperketat kebijakan ekspor limbah pabrik kelapa sawit (POME), residu minyak sawit asam tinggi (HAPOR), dan minyak jelantah (UCO). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri minyak goreng dan mendukung implementasi biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40).
Baca lebih lajut »
BSK Hukum gelar Advokasi Kebijakan guna dorong kebijakan jadi inklusifBadan Strategi Kebijakan Hukum dan Advokasi bakal menggelar program advokasi kebijakan guna mendorong seluruh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah jadi lebih ...
Baca lebih lajut »
Tragedi di Kebun Kelapa Sawit dan Isu Emisi POMEBerita mengabarkan tentang penemuan mayat seorang pria di kebun kelapa sawit dan isu mengenai emisi gas rumah kaca dari 18 juta kebun sawit di Indonesia. Terdapat juga berita terkait pelanggaran hukum oleh oknum TNI AL.
Baca lebih lajut »
Daur Ulang Minyak Jelantah, Pertamina Patra Niaga Luncurkan Green Movement UCOJPNN.com : Kedepannya, Pertamina Patra Niaga dalam bisnis UCO ini akan berperan sebagai hub bagi pengumpulan UCO yang berasal dari berbagai industri kuliner.
Baca lebih lajut »
Minyak Jelantah Jadi Biofuel, Pertamina Patra Niaga Hadirkan Green Movement UCOPertamina Patra Niaga meluncurkan program Green Movemement UCO yaitu program pengumpulan Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah di sejumlah SPBU dan rumah sakit IHC.
Baca lebih lajut »
Luncurkan Green Movement UCO, Pertamina Patra Niaga Ubah Minyak Jelantah Jadi BiofuelJPNN.com : Pertamina Patra Niaga meluncurkan Green Movemement UCO, yaitu pengumpulan minyak jelantah di sejumlah SPBU dan RS IHC Pertamina di Jabodetabek dan
Baca lebih lajut »