Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, kinerja DPR periode saat ini merupakan yang terburuk sejak reformasi.
RUU Cipta Kerja"Sejak tahun lalu hingga sekarang tampaknya masa paling buruk DPR sejak reformasi. Mereka tidak mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Asfin saat dihubungi, Kamis .DPR bahkan melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah masa reses.
Selain itu, menurut Asfin, pimpinan DPR sempat berjanji tidak membahas RUU Cipta Kerja di masa reses. Menurut Asfin, pembahasan RUU Cipta Kerja harus dihentikan. Bagi Asfin, alasan DPR dan pemerintah bahwa RUU Cipta Kerja ini merupakan solusi dalam menghadapi masa krisis tidak relevan. "Tapi RUU ini malah akan membuat ratusan lebih peraturan perundang-undangan baru di bawah UU," tutur dia.Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR Sebut Pembahasan Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme Bisa Lintas KomisiArsul mengatakan, pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Curhat soal RUU PKSWakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menceritakan kisahnya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang menganggap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tak sesuai dengan moralitas publik. DPR ruupks
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Temui KSPI Bicarakan RUU Cipta Kerja | Republika OnlineAkan dibentuk tim bersama antara Panja Baleg bersama serikat pekerja bahas pasal
Baca lebih lajut »
DPR dan Buruh Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas RUU Ciptaker |Republika OnlineTim kerja membuka harapan aspirasi buruh di RUU Ciptaker didengar oleh DPR.
Baca lebih lajut »
Kentalnya Perilaku Patriarki di DPR Dinilai Hambat Pengesahan RUU PKSKentalnya budaya patriarki dinilai jadi salah satu faktor penghambat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Baca lebih lajut »
MUI Sampaikan Masukan ke DPR Terkait Omnibus Law RUU Cipta KerjaMUI berharap pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan transparan, dan MUI akan terus melakukan pemantauan. RUUCiptaKerja
Baca lebih lajut »