Apa konsekuensinya jika revisi undang-undang Minerba tersebut disahkan?
EKONOMI DAN BISNIS Sejumlah kelompok masyarakat sipil dan akademikus mengkritik pembahasan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dilakukan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat. Prosesnya dianggap ugal-ugalan, sangat kilat, dan tidak transparan. Isi draf revisi UU Minerba itu pun sarat masalah. Di antaranya soal perguruan tinggi yang diusulkan mendapat prioritas izin tambang.
Mereka melakukan berbagai cara agar laut di Tangerang itu dapat diterbitkan sertifikat. Akta kepemilikan ratusan bidang tanah di area pagar laut tersebut dapat menjadi bukti Pantai Indah Kapuk Dua berhubungan dengan pemagaran laut tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam penerbitan sertifikat HGB itu? Selengkapnya baca di sini. HUKUM Para tersangka adalah petinggi di sembilan perusahaan yang terlibat dalam impor gula pada era Tom Lembong. Baca selengkapnya di sini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR & Pemerintah Mulai Lagi Bahas Revisi UU BUMNDPR dan pemerintah kembali memulai pembahasan mengenai revisi Undang-Undang tentang badan usaha milik negara (BUMN).
Baca lebih lajut »
Pembahasan Revisi UU Minerba Diselenggarakan TerbukaWakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menjelaskan pembahasan revisi UU Minerba dilakukan secara tertutup karena masih dalam tahap teknis redaksional. Rapat ini akan dibuka untuk publik dan digelar public hearing setelah draft inisiatif diresmikan.
Baca lebih lajut »
Kuota Haji Furoda Dituntut Ditata Lewat Revisi Undang-UndangMeningkatnya minat jemaah untuk melakukan ibadah haji furoda memicu mahalnya biaya dan ketidakjelasan batasan kuota. Komisi VIII DPR menegaskan akan mendorong aturan kuota haji furoda melalui revisi undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Saat ini, kuota haji furoda diatur oleh pihak swasta, bukan pemerintah.
Baca lebih lajut »
Mengenal Istilah Haji Furoda, Jenis Haji yang Ingin DPR Atur Batas Biaya dalam Revisi Undang-UndangRencana Komisi VIII DPR untuk mengatur batas harga tertinggi dari program haji furoda melalui revisi undang-undang haji. Apa itu haji furoda?
Baca lebih lajut »
Putusan MK Harus Jadi Pedoman Revisi UU PemiluRevisi undang-undang yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi berpotensi mengundang penolakan dan digugat ke MK.
Baca lebih lajut »
Ketua Baleg DPR Jelaskan Alasan Gelar Rapat Pembahasan RUU Minerba Sehari Penuh saat ResesKetua Baleg DPR Bob Hasan mengklaim pembahasan RUU Minerba sudah dilakukan sejak 10 Januari 2025.
Baca lebih lajut »