Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK tidak perlu dilakukan karena tidak sebanding...
yang tertuang dalam revisi Pembahasan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 atas perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK nampaknya masih berlanjut.
Menanggapi itu, Indonesia Corruption Watch menganggap pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK tidak perlu dilakukan karena tidak sebanding dengan kinerja yang dilakukan Firli Bahuri Cs."Beberapa waktu lalu lembaga survei Indikator melansir data terkait tingkat kepercayaan publik pada institusi negara. Temuannya menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada KPK menurun dari 81,3 persen menjadi 74,3 persen.
Tidak hanya itu, berlanjutnya pembahasan kenaikan gaji Pimpinan KPK juga dinilai bertolak-belakang dengan pesan moral KPK. Sebab, KPK dalam berbagai kegiatan selalu menyuarakan untuk menjalankan pola hidup sederhana.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Berlanjut di Tengah Pandemi Covid-19Pimpinan KPK sebelumnya mengklaim telah meminta pemerintah menghentikan proses pembahasan RPP tersebut dengan alasan pandemi corona.
Baca lebih lajut »
KPK Klarifikasi Adanya Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan |Republika OnlineKPK menyerahkan pembahasan usulan kenaikan gaji ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
ICW Sebut Rencana Kenaikan Gaji Pimpinan KPK Masih BerlanjutICW menilai Firli Bahuri cs. tak pantas meminta kenaikan gaji pimpinan KPK. Mereka menganggap kinerja KPK pimpinan Firli buruk dan minim prestasi.
Baca lebih lajut »
Ini Penjelasan KPK Soal Kenaikan Gaji Pimpinan |Republika OnlineKPK menyerahkan pembahasan usulan kenaikan gaji ke pemerintah. KPK_RI gaji KPKUpdates
Baca lebih lajut »
ICW Tolak Kenaikan Gaji Pimpinan KPKICW menyebut ada empat alasan untuk menolak rencana kenaikan gaji pimpinan KPK.
Baca lebih lajut »
Penuhi Undangan Kemenkumham, KPK Akui Bahas Gaji PimpinanKPK mengakui melanjutkan pembahasan Revisi Peraturan Pemerintah terkait hak keuangan pimpinan lembaga antirasuah di tengah pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »